Berita

Warga Keluhkan Pungli di Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Warga Keluhkan Pungli di Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

CIKARANG, (PR).- Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi mengeluhkan adanya praktik pungutan liar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Meski pemerintah mengklaim gratis, faktanya warga harus membayar Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta per satu bidang yang didaftarkan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menegaskan pihaknya kini tengah menyelidiki kasus pungutan tersebut.

Namin (38), warga Desa Sindang Sari Kecamatan Cabangbungin mengalami pungutan tersebut. Menurut dia, sejak awal disosialisasikan pada Maret lalu, pihak desa menyampaikan jika pengurusan PTSL hanya dikenai biaya Rp 150.000.

Biaya itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, hanya berselang beberapa hari setelah sosialisasi, Namin yang akan mendaftarkan tanahnya justru dimintai biaya Rp 1,5 juta.

“Saya yang aneh jadinya, kan baru kemarin pas sosialisasi katanya cuma Ro 150.000 tapi jadinya Rp 1,5 juta. Yang Rp 150.000 juga tetap diminta. Karena ada dua sertifikat jadi dimintanya Rp 300.000. Kalau dihitung ya habis Rp 2,1 juta,” ucap dia, Minggu, 6 Oktober 2019.

Pungutan itu dilakukan oleh oknum panitia PTSL yang dibentuk di desa. Menurut Namin, biaya itu dibebankan agar proses pengurusan sertifikat berlangsung lebih cepat. Namun, sejak diurus Maret lalu, sertifikat tanah milik Namin justru tak kunjung diterima.

“Jadi si panitia-panitia ini datang ke rumah-rumah. Saya sebenarnya enggak minta cepat, ya biaya saja. Tapi seperti didorong-dorong biar cepat. Tapi sampai sekarang, mana itu sertifikat enggak pernah saya pegang,” ucapnya.

Hal serupa dialami warga Sindangsari lainnya, Fajar (35). Dia mengaku dimintai biaya Rp 1 juta untuk pengurusan sertifikat tanahnya seluas 130 meter persegi.

“Awalnya memang Rp 150.00, itu katanya resmi buat biaya fotokopi, materai sama yang lain-lain. Tapi sebelum itu, petugasnya minta lagi. Saya kena Rp 1 juta. Awalnya Rp 850.000 terus minta lagi Rp 150.000,” ujarnya.

Dia mengaku mendaftar pada program PTSL untuk mengurus tanah keluarganya. Dia dijanjikan sertifikat akan cepat diurus tapi hingga kini tak kunjung selesai. “Itu dari Mei saya, tanya ke yang lain juga tetangga sama ternyata,” ucap dia.

Praktik pungutan terhadap program kebanggaan Presiden Joko Widodo pun dikeluhkan oleh warga di kecamatan lainnya. Warga Desa/Kecamatan Sukawangi, Missih (40), bahkan mengaku dimintai uang hingga Rp 6 juta. Uang tersebut dipungut untuk biaya balik nama sertifikat tanah milik keluarganya.

“Saya yang dimintai pihak desa, tapi sampai tiga bulan enggak jadi-jadi, atau enggak dapat sertifikat tanah. Lalu diurus kembali sama orang satu kampung, diminta Rp. 1 juta, untuk nebus sertifikat, ongkosnya sendiri Rp 300 ribu, satu minggu bisa jadi. Total habis Rp 6 juta tapi sertifikat enggak jadi-jadi,” katanya.

Di Desa Bojongsari Kecamatan Kedungwaringin, warga diminta Rp 1,5 juta untuk mengurus sertifikat tanahnya. Tidak sampai di situ, mereka pun harus membayar Rp 150.000 sebagai biaya tambahan saat sertifikat telah terbit. “Tapi belum sampai sekarang,” Soni (34).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupate BEkasi, Angga Dhielayaksa menegaskan pihaknya tengah menindaklanjuti dugaan pungutan liar pada program PTSL. Penyelidikan dilakukan setelah sejumlah warga melaporkan pungutan tersebut. Meski begitu, Angga tidak menyebutkan proses penyelidikan secara detail.

“Betul (ditindaklanjuti). Yang jelas masih dalam proses. Karena belum masuk dalam tahapan penuntutan, laporan ini belum bisa saya sampaikan prosesnya. Kami hanya pastikan prosesnya berlangsung,” ucapnya.***

Sumber : pikiran-rakyat.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel