Berita

Warga Keluhkan Banyaknya Pungutan Urus Sertifikat

Warga Keluhkan Banyaknya Pungutan Urus Sertifikat
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

BEKASI – Warga Kecama¬tan Cabangbungin, Kedung¬waringin, dan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) disalahguna¬kan sejumlah oknum dengan menarik biaya pengurusan ser¬tifikat tanah mulai dari 500.000 hingga 3.000.000 rupiah per sebidang tanah.

“Saya bingungnya ini kan, katanya, programnya gratis dari Pak Jokowi, tapi ini saya harus bayar. Katanya biar cepet, terus soalnya ada ini itu,” kata H (35) salah seorang warga Desa Sindangsari, Ke-camatan Cabangbungin, Se¬lasa (2/10).

Atas penyalahgunaan itu dirinya bersama sejumlah war¬ga senasib lainnya, kemudian melaporkan dugaan pungutan liar tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, In¬spektorat Daerah, serta Ke¬polisian Resort Metro Bekasi. “Ini karena sudah sekian lama, akhirnya mending dilaporin aja udah,” katanya.

Dia menjelaskan permint¬aan sejumlah dana itu mulai terjadi waktu dirinya mendaft¬arkan tanah milik keluarganya untuk disertifikatkan. Saat itu, ia mengaku dimintai uang dua juta rupiah oleh panitia PTSL yang dipilih oleh Badan Per¬tanahan Nasional dari para perangkat desa dan petugas RT/RW.

Baca juga:  Pungli PTSL, Lurah Budi S di Surabaya Dipecat, Lurah Budi S di Semarang Hanya Dimutasi

“Itu pas Maret daftarnya, itu juga bayar sampai dikasih kuitansinya, tapi kuitansi war¬ung gitu. Katanya buat ini itu, biar gampang ngurusnya. Tapi sampai sekarang enggak jadi-jadi itu sertifikat. Uang mah udah duluan. Ini tetangga ada yang kena tiga juta rupiah,” ungkapnya.

Diketahui, PTSL merupakan program pemerintah untuk menertibkan seluruh bidang tanah milik warga dengan pe¬nerbitan sertifikat. Dalam be¬berapa kesempatan sertifikat hasil PTSL bahkan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Program Pemerintah

Presiden menegaskan PTSL gratis tanpa dipungut biaya meski belakangan terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans¬migrasi menyebut tarif pener¬bitan PTSL maksimal 150.000 rupiah.

“Awalnya memang 150.000 rupiah itu katanya resmi buat biaya fotokopi, materai sama yang lain-lain. Tapi sebelum itu, petugasnya minta lagi. Saya kena satu juta rupiah. Awalnya 850.000 rupiah terus minta lagi 150.000 rupiah,” kata F (35) warga lainnya

Dia mengaku mendaftar program PTSL untuk mengu¬rus tanah keluarganya seluas 130 meter persegi. “Itu dari Mei saya, tanya ke yang lain juga tetangga sama ternyata,” kata dia.

Baca juga:  Kena Pungli, Kernet Truk Wanita di Sumut Semprot Oknum Pemuda Pancasila

Hal senada diungkapkan En (42) yang dimintai dana 1,9 juta rupiah untuk mendaftar¬kan tanahnya seluas 600 meter persegi. Tidak hanya itu dia pun dimintai dana tambahan setelah bidang tanah tersebut hendak dibagi dua. Ant/p-5

Sumber : koran-jakarta.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel