Berita

Warga Bisa Lapor Jika Bantuan Covid-19 Disunat, Satgas Saber Pungli Ikut Awasi Penyaluran Bantuan

Warga Bisa Lapor Jika Bantuan Covid-19 Disunat, Satgas Saber Pungli Ikut Awasi Penyaluran Bantuan
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Bantuan sosial bagi warga terdampak penanganan Covid-19 sedang digalakkan pemerintah.

Bantuan dari pemerintah menggunakan uang negara, sehingga perlu pengawasan supaya terhindar dari potongan tidak sah alias pungli atau pungutan liar.

“Ya, tentu, Satgas Saber Pungli turut mengawasi penyaluran dana bantuan sosial,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga via ponselnya, Minggu (26/4/2020).

Satgas Saber Pungli Jabar terdiri dari unsur ASN dari Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kejaksaan Tinggi Jabar.

Sejak awal penggalangan dana, Saber Pungli Jabar sudah terlibat dalam pengawasan.

“Untuk saat ini memang belum ada informasi terkait ada pungli, penyunatan, atau pemotongan terkait hak-hak kepada masyarakat,” kata dia.

Warga diharapkan melaporkan jika ada kejadian pemotongan ‎terhadap bantuan pemerintah terkait penanganan Covid 19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pemantauan sekaligus penyaluran bantuan sosial dengan menggandeng ojek online dan ojek pangkalan, dalam pelaksanaan hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di Kota Bogor, Rabu (15/4/2020). (Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam)

Baca juga:  Kasus Pungli, Jaksa Kejari OTT Oknum Camat dan Sekretarisnya di Maros

“Namun demikian juga tetap membuka informasi pada masyarakat yang di dalam menerima penyaluran misalnya dia harus terima Rp 250 ribu kemudian dia hanya terima Rp 225 ribu karena dipotong administrasi dan lain-lain itu bisa dilaporkan. Tolong dilaporkan nanti dari Saber Pungli akan menindaklanjuti hal itu,” kata dia.

Pengawasan terhadap penggunaan dana penanganan Covid 19 juga dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Mereka menerima permohonan pendampingan pengelolaan anggaran Covid 19 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung.

‎”Iya dari Dinas Kesehatan Kota Bandung mengajukan permohonan pendampingan,” ujar Kasi Intel Kejari Bandung Aco Rahmadi Jaya.

Hanya saja itu baru bersifat permohonan sehingga kata dia, permohonan itu belum mendapat persetujuan dari pimpinannya.

“Masih dibahas nanti pendampingannya bagaimana. Dibahas nanti oleh pimpinan,” ujar Aco.

Anggaran penanggulangan Covid 19 Pemkot Bandung menganggarkan hingga Rp 298 miliar yang terdiri Rp 75 miliar untuk penanggulangan, Rp 5 miliar untuk operasional, dan sisanya untuk jaring pengaman sosial.

Dengan dana yang besar, perlu pendampingan supaya pengelolaannya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara atau korupsi. Sehingga, penggunaannya sesuai aturan.

Baca juga:  Cegah pungli, Polantas kini dilengkapi dengan bodycam

“Pendampingan dilakukan agar pengelolaan dana penanggulangan Covid 19 yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, penatausahaan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aco.

Sumber: jabar.tribunnews.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel