Berita

Wali Kota Siantar Akui Dipanggil Polda Sumut Terkait Kasus Pungli Dana Insentif

Wali Kota Siantar Akui Dipanggil Polda Sumut Terkait Kasus Pungli Dana Insentif
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah membantah tuduhan tentang menerima bagian dari pungutan liar (pungli) dana insentif pajak pegawai sebesar 15 persen.

Hefriansyah membantah terlibat dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Sumut di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)Kota Pemtangsiantar.

“Aku kalau bicara bolak balik setiap rapat dengan ASN. Kerja bagus-bagus jangan macam-macam. Harus Profesional. Yang aneh-aneh bukan urusanku itu. Aku setiap ada acara ingatkan ke ASN,” katanya usai mengikuti acara HUT Adhyiaksa di Kejari Siantar, Senin (22/7/2019).

Saat ditanya kapan dipanggil untuk diperiksa di Polda Sumut, Hefriansyah mengatakan belum mendapatkan jadwal.

Ia mengaku memang ada pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Sumut.
“Kayaknya ada (surat pemanggilan). Tapi jadwalnya gak tahu. Coba tanya sama Kabag Umum siapa-siapa saja,” katanya.

Seperti diketahui, Polda Sumut melakukan OTT di BPKD Siantar pada Kamis 11 Juli 2019.

Polisi telah menetapkan Kepala BPKD Adiaksa Purba dan Bendahara Erni Zendrato sebagai tersangka pungli insentif pajak pegawai sebasar 15 persen dengan barang bukti Rp 186 juta.

Teranyar, polisi juga telah melakukan penggeledahan lagi pada Jumat 19 Juli 2019.
Penasehat Hukum Tersangka Adiaksa Purba, Netty Simbolon mengirimkan keterangan pers terkait pembelaan tersangka.

Netty dalam rilis yang dikirim melalui WhatsApp mengungkapkan pada OTT waktu itu, tersangka sedang berada di Jakarta.

Netty mengatakan bagi PNS dan THL yang tidak bersedia memberikan 15% tidak ada sanksinya.

“Yang menentukan 15 persen tersebut adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan tersangka, dan adanya pengutipan 15 persen adalah untuk kepentingan yang nantinya akan disetor dan diserahkan untuk pemerintah jika ada kegiatan organisasi maupun lembaga yang perlu dibantu,”ungkapnya seraya mengatakan tersangka tidak tahu sama sekali memgang uang pungutan tersebut.

“Bahwa Tersangka tidak ada melakukan pemungutan, karena tersangka tidak berhubungan langsung dengan yang dipungut 15 persen tetapi yang melakukan pemungutan adalah masing-masing Kabid di Dinas Pendapatan yang kemudian disetor kepada Bendahara,” tambahnya.

Netty juga menjelaskan kejadian ini akibat adanya dugaan perintah dari atasan yakni Walikota Hefriansyah dan Sekretaris Daerah Budi Utari.

“Bahwa kita percaya akan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Pihak Poldasu agar tidak memihak dan tidak menghentikan langkah penyidikan pada Tersangka saja, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dimana Tersangka juga harus tunduk kepada perintah Atasan seperti Walikota dan Sekretaris Daerah yang meminta anggaran yang pada prinsipnya mengetahui bahwa pos anggaran yang dimintakan tidak ada pada BPKD,” pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com).

Sumber : medan.tribunnews.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel