Berita

Uang Pungli Rp 224 Juta di Tangan Inspektorat

Uang Pungli Rp 224 Juta di Tangan Inspektorat
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

PROKAL.CO, TARAKAN – Dilidik sejak 2018 lalu, kepolisian memastikan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dugaan pungli tersebut dilakukan oleh dua oknum Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat dan Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah.

Kapolres Tarakan Fillol Praja Arthadira mengungkapkan, dugaan pungli tersebut dilidik pihaknya berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 30 Tahun 2017 tentang PTSL, menyebutkan biaya pengurusan PTSL sebesar Rp 250 ribu. Kemudian dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian mendapati benar adanya pungutan melebihi dari Rp 250 ribu.

“Namun ada masyarakat ditarik Rp 400 ribu hingga Rp 450 ribu, bahkan ada yang di atasnya,” ungkap Fillol, kemarin (30/12).

Dari hasil penyelidikan itu, pihaknya pun menyita uang sebesar Rp 224.750.000. Diduga uang tersebut merupakan hasil dari pungutan yang dilakukan kedua oknum dalam pengurusan PTSL.

Kedua oknum tersebut pun sempat jadi terperiksa. Bahkan penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan, sempat melakukan gelar perkara di Direktorat Reksrimsus Polda Kaltara. Kemudian untuk menindaklanjuti MoU antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan Agung dan Polri, maka uang yang berhasil diselamatkan tersebut diserahkan ke Inspektorat Tarakan. “Perkara kami serahkan ke Inspektorat bersama uang yang berhasil kami dapatkan,” imbuhnya.

Kasat Reskrim AKP Guntar Setiyoko menambahkan, penyerahan uang tersebut sudah dilakukan pada Sabtu (28/12) lalu. Dalam perjalanan PTSL itu sudah terlaksana seluruhnya. Hanya soal penggunaan uang yang dipungut lebih atau tak sesuai itu dan digelapkan oknum di dua kelurahan. “Mereka hanya memungut lebih uangnya, tapi programnya sudah terlaksana,” singkatnya.

Kepala Inspektorat Tarakan Abdul Azis mengungkapkan, pihaknya sudah menerima berkas dan barang bukti berupa pungli yang dilakukan dua oknum pegawai negeri sipil (PNS). Untuk tindaklanjutnya, pihaknya akan segera mengirim surat ke Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes. “Kalau secara lisan kami sudah sampaikan ke Pak Wali. Namun untuk prosedurnya, kami minta surat tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus),” jelasnya.

Dirinya memastikan surat perintah yang dimaksud akan diterima pada pekan ini. Kemudian untuk tim riksus sudah dibentuk pihaknya. Nantinya hasil riksus itu juga akan disampaikan ke Wali Kota. “Dari hasil riksus itu akan diputuskan apakah perlu sanksi bagi oknum ASN yang terlibat pungli ini,” beber Azis.

Namun yang pasti, lanjutnya, setelah adanya hasil riksus maka oknum yang terlibat pungli tersebut akan dikenakan sanksi. Nantinya dari hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP), pihaknya akan mengundang Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS. Kemudian dari situ, akan dirapatkan dan diputuskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Tarakan. “Tapi sekarang kami masih akan mempelajari kasus pungli ini.

Setelah itu baru akan kami minta keterangan semua pihak yang terlibat,” tuturnya.
Dibeberkan Azis, berdasarkan berita acara yang sudah diserahkan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Tarakan, terdapat 5 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan yang akan dilakukan pihaknya, dipastikan berpegang pada azas praduga tidak bersalah. “Kita harus berpegang dulu mereka ini tidak bersalah. Setelah itu baru akan kita ketahui dan dapat membuktikan apakah mereka ini bersalah,” tegasnya.

Dalam proses kasus itu, dirinya memastikan akan berjalan dengan cepat. Apalagi kasus serupa pernah ditangani pihaknya, yaitu pungli parkir liar oleh oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan. “Kalau kasus itu setelah kami terima berkasnya langsung kami lakukan pemeriksaan. Kemudian besoknya, sudah ada penjatuhan sanksi,” tutupnya.

BIAYA TAMBAHAN TANPA DASAR HUKUM

Indikasi pungli pada program PTSL menguat Januari 2018 lalu. Sesuai keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A/2017, Nomor 34/2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan masuk dalam kategori ketiga Kalimantan Timur yang dikenakan biaya sebesar Rp 250 ribu.

Tetapi pada kenyataannya, sejumlah rukun tetangga (RT) menerapkan pembiayaan hingga Rp 400 ribu per kaveling. Sejumlah pihak saat itu menilai, jika pungutan melebihi ketentuan dalam kategori pungli.

Seperti diungkap dosen Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H, jika tidak ada peraturan wali kota (perwali) yang mengatur penambahan biaya di luar Rp 250 ribu. “Sepanjang itu tidak ada dasar hukumnya untuk memungut tambahan biaya, tetap saja termasuk pungutan liar,” katanya.

Radar Tarakan menelusuri ke sejumlah RT di Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat. Pungutan tambahan sebesar Rp 150 ribu atas pembiayaan proses PTSL diakui didasari kesepakatan dari warga.

Seorang pejabat di kelurahan sempat menjelaskan bagaimana biaya komponen yang tidak terpakai? Apabila terdapat biaya komponen yang tidak terpakai, maka uang dikembalikan ke warga melalui ketua RT.

Seorang ketua RT di Kelurahan Karang Anyar juga mengungkap sebelumnya ada kesepakatan bersama warga, yang bersedia membayar biaya tambahan pengurusan PTSL ini, di luar biaya yang disebutkan di dalam Perwali 30/2017. Surat pernyataan tersebut pun sudah diserahkan kepada pihak penyidik.

“Kalau ada warga yang melapor, kami tidak tahu juga, mungkin ada yang tidak senang atau bagaimana,” kata seorang ketua RT. (zar/lim)

Sumber : kaltara.procal.co

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel