Berita

Tagihan Rekening PDAM Tak Sesuai Struk, Konsumen Bisa Lakukan Gugatan

Tagihan Rekening PDAM Tak Sesuai Struk, Konsumen Bisa Lakukan Gugatan
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JOMBANG – Selain mendapat sorotan kalangan dewan, keluhan pelanggan PDAM Desa Kauman, Kecamatan Kabuh pembayaran yang tidak sesuai dengan struk mendapat respons dari kalangan pemerhati publik.

Ahmad Sholikin Ruslie meminta agar ada penindakan, apabila hal tersebut benar terjadi. “Kalau benar adanya pelanggaran, ya harus dilakukan penindakan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ditambahkannya, masyarakat juga bisa melakukan gugatan ke pihak PDAM, tentu melewati proses upaya keberatan administratif terlebih dahulu. Sehingga, pihak PDAM bisa melakukan intropeksi untuk tidak mengulangi kembali apabila melakukan kesalahan. “Harus dilakukan klarifikasi terlebih dulu, sehingga ini jelas ini ulah oknum atau seperti apa,” ungkapnya.

Masih Sholikin, langkah ini juga untuk mengetahui apakah ada oknum yang bermain-main atau seperti apa, agar nantinya ada tindakan.

Apabila memang karena ulah oknum yang melakukan tindakan tersebut, sehingga merugikan dan masyarakat, pihak PDAM harus memberikan tindakan tegas sesuai dengan mekanisme internal PDAM sampai dengan pemecatan. “Ini akan ada efek jera kepada pelaku dan yang lainnya tidak mengikuti hal tersebut,” ungkapnya.

Baca juga:  Pungli Prona, Eks Camat Tirtomoyo Wonogiri Dituntut 6 Tahun Penjara

Diharapkannya, kasus ini bisa segera diselesaikan dan ada kejelasan. “Ya memang harus segera diselesaikan dengan cepat, supaya masyarakat juga tidak resah,” pungkasnya.

Sementara itu, Aan Anshori, Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) menambahkan, kasus terkait tarikan yang tidak sesuai dengan struk ini masalah yang serius.. “Pihak PDAM harusnya tidak menutup-nutupi, karena adanya bukti pelanggan membayar tidak sesuai dengan struk,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Aan, bupati seharusnya juga memanggil direktur PDAM bagaimana itu terjadi dan mencari solusinya. Menurut Aan, perbaikan sistem harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus seperti ini. “Perbaikan sistem ini hal yang penting.

Apabila direktur PDAM bersedia penyelesaiannya bagaimana ada sistem yang menjamin apa yang tertera di struk itu yang dibayar masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, model pembayaran secara online menggunakan bank atau ritel itu perlu dipertimbangkan PDAM. Sehingga, tidak ada celah bagi oknum yang akan bermain untuk mark up atau pungli. “Saya mendorong pembayaran apapun tidak menggunakan uang cash, sebab kalau menggunakan uang cash maka kemungkinan besar untuk terjerembap ke dalam pungli sangat besar,” pungkas Aan. (*)
(jo/yan/mar/JPR)

Baca juga:  Penjelasan Polisi terkait Praktik Pungli di Tol Palembang-Lampung

Sumber : radarjombang.jawapos.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel