Berita

Suparman Marzuki: SATGAS SABER PUNGLI PERLU BUKA LAPORAN LEWAT WHATSAPP

Suparman Marzuki: SATGAS SABER PUNGLI PERLU BUKA LAPORAN LEWAT WHATSAPP
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKATA – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) disarankan memperluas layanan pelaporan pungli oleh masyarakat menggunakan whatsapp atau aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. Menurut Koordinator Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Suparman Marzuki, whatssap telah digunakan sebagai pengrim dan penerima di masyarakat secara luas.

Dengan membuka layanan laporan melaui whatsapp, Suparman memperkirakan bakal banyak lagi laporan masyarakat tentang praktik pungli yang diterima Satgas Saber Pungli. Kalau selama ini laporan masyarakat yang diterima paling banyak melalui short message service (SMS), kemungkinan melalui whatsapp akan lebih banyak lagi, karena SMS sudah ditinggalkan banyak orang.

Sejak awal dibentuk empat tahun lalu, 2016, Satgas Saber Pungli, menerima laporan praktik pungli melalui SMS, email, situs web, call center, surat, dan laporan langsung. Laporan yang masuk melalui SMS selama empat tahun terakhir mencapai 23 ribu lebih, sedangkan melalui email enam ribu lebih, situs web tiga ribu lebih, call center dua ribu lebih, surat seribu lebih, dan laporan langsung empat ratus lebih.

Baca juga:  Awas! Pungli di Angkutan Logistik di Check Point PSBB

Marzuki yang juga dosen Universitas Islam Indonesia mengharapkan profil pelapor diperlukan untuk memetakan pungli di sentra-sentra pelayanan publik. Dengan pemetaan ini akan diperoleh informasi konkret sentra layanan publik mana yang masih banyak praktik pungli.

Berdasarkan informasi hasil pemetaan itu, Marzuki menyarankan Satgas Saber Pungli dapat lebih memfokuskan kegiatannya mengawasi sentra pelayanan publik tersebut. Pendapat Marzuki itu disampaikan melalui virtual pada rapat koordinasi Satgas Saber Pungli di Jakarta, Jumat (28/8) lalu.

Satgas Saber Pungli dicetuskan Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli pada sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), dan instansi. Presiden Jokowi saat itu sangat jengkel pada birokrasi pelayanan publik yang lamban dan banyak pungutan liar di dalamnya, terutama di pelabuhan-pelabuhan.

Pungli dirasakan telah merusak sendi kehidupan bermasyakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diberantas secara tegas, efisien, dan menimbulkan efek jera. Itu sebabnya, Satgas Saber Pungli mengharapkan laporan masyarakat bila melihat praktik pungli.

Seluruh laporan masyarakat yang diterima Satgas Saber Pungli diverifikasi dan diteruskan ke kelompok kerja intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi untuk ditindaklanjuti. Selain itu laporan juga diteruskan ke Unit Pemberantasan Pungli yang ada di kementerian, lembaga, pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), dan instansi pada hampir seluruh wilayah Indonesia. * (Tim Media Satgas Saber Pungli)

Baca juga:  Sidang Pungli Jenazah Tsunami, Saksi Cerita Dipungut Rp 5,2 Juta

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel