Berita

SUNGKONO: SEDIKITNYA 170 KASUS PUNGLI DI JATIM PADA PERIODE 2016-2020

SUNGKONO: SEDIKITNYA 170 KASUS PUNGLI DI JATIM PADA PERIODE 2016-2020
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

SURABAYA – Sedikitnya 170 kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang ditangani oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Jawa Timur selama perilode 2016 hingga 2020. Hal ini diungkapkan Ketua Pelaksana UPP Provinsi Jawa Timur, Kombes Pol Drs. Sungkono, pada Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) di Surabaya, Jumat (11/12) lalu.

Dari Jumlah tersebut sebanyak 61 kasus yang dapat disidik secara lengkap dan diproses hukum lebih lainjut. Sebanyak 27 diserahkan ke Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti.

Menurut Sungkono, masih terdapat 79 kasus dugaan pungli dalam penyidikan Polda Jatim. Adapun tiga kasus dugaan pungli lainnya dihentikan penyidikan perkaranya, jelas Ketua UPP yang juga Inspektur Pengawasan Polda Jatim ini..

Dia ungkapkan lebih lanjut, ditilik dari tempat terjadinya dugaan tindakan pungutan liar, yang tertinggi terjadi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sebelas kasus. Urutan berikutnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, masing-masing dengan sepuluh kasus. Dugaan tindakan pungli terbanyak ketiga terjadi di Pemerintahan Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Malang, masing-masing dengan sepuluh kasus.

Baca juga:  Aparat Penegak Hukum Diminta Proses Oknum Pelaku Pungli PKH di Sahkuda Bayu

Dalam penanganan kasus pungli, Satgas Saber Pungli merekomendasikan dua penyelesaian. Bila dalam kasus dugaan pungli itu didapati unsur-unsur pidana, maka penyelesaiannya direkomendasikan untuk dilanjutkan ke Kejaksaan dan berlanjut lagi ke pengadilan. Namun, bila kasus dugaan pungli unsur-unsur perbuatannya berkenaan dengan pelanggaran administrasi, maka proses berikutnya direkomendasikan ke inspektorat instansi terkait untuk memberikan sanksi administrasi para pelakunya.

Bagaimana hukuman bagi orang yang memberi imbalan kepada aparat pemerintah di sentra-sentra pelayanan publik dalam kasus pungli? Para ahli dalam Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli menyarankan Pemerintah agar memberikan sanksi hukuman sosial bagi mereka, semisal membersihkan gedung perkantoran tempat pungli terjadi.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel