Berita

Sidang Kasus PDAM Kudus, Saksi Sebut Dirut Minta Pegawai Tak Membocorkan Adanya Pungutan Uang

Sidang Kasus PDAM Kudus, Saksi Sebut Dirut Minta Pegawai Tak Membocorkan Adanya Pungutan Uang
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pegawai PDAM Kudus, Abdurrahim, mengungkapkan adanya upaya dari Dirut PDAM Kudus, Ayatullah Humaini, untuk menutupi praktik pungli kepegawaian di lingkungan PDAM Kudus.

Abdurrahim yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi itu menuturkan, jika seluruh pegawai diminta untuk tidak membocorkan adanya pungutan uang dalam pengangkatan pegawai kontrak menjadi pegawai tetap.

Permintaan itu disampaikan Ayatullah Humaini saat memberikan arahan kepada para pegawai usai menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan di ruang kerja Dirut PDAM Kudus, pada April 2020 lalu.

“Saat itu ada panggilan dari Dirut dan diberikan SK. Kemudian ada arahan dan kami disuruh bilang kalau pengangkatan pegawai ini tidak dipungut biaya,” katanya dalam sidang kasus suap dan pungli kepegawaian PDAM Kudus di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (19/10/2020).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Arkanu, Abdurrahim mengatakan, permintaan agar tidak membocorkan praktik pungutan itu disertai ancaman. Ayatullah mengancam akan mengeluarkan pegawai yang tak mengikuti perintahnya.

Akan tetapi, pernyataan Abdurrahim tersebut dibantah oleh Ayatullah Humaini yang duduk sebagai terdakwa. Menurutnya, dirinya tak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

Baca juga:  PUNGLI..!!! Oknum Juru Parkir Taman Lalulintas Bandung Diciduk Polisi

“Bohong kamu. Saya tidak pernah bilang begitu,” ucap Ayatullah Humaini, menanggapi keterangan saksi.

Bantahan tersebut pun ditanggapi kembali oleh saksi Abdurrahim. Dikatakannya, ia tak berbohong dalam persidangan dan ia juga meyakinkan jika apa yang disampaikan tidak salah.

“Saya tidak salah dengar apa perkataan pak Dirut karena saat itu duduk tepat di sebelah kanannya. Sehingga ucapannya sangat jelas,” timpalnya.

Terkait praktik pungutan uang, ia yang awalnya juga pegawai kontak diminta untuk menyetor uang Rp 75 juta agar diangkat menjadi pegawai tetap. Jumlah tersebut sebagaimana angka yang dipatok untuk para pegawai kontrak lainnya.

Dari jumlah itu, diharuskan membayar uang muka Rp 10 juta terlebih dahulu dan kekurangannya dibayar setelah SK diberikan. Uang tersebut diserahkan kepada Direktur Koperasi Mitra Jati Mandiri, Sukma Oni Iswardani, yang juga terdakwa dalam kasus ini.

“SK saya diberikan April lalu. Saya baru bayar DP Rp 10 juta. Setelah SK keluar, saya pinjam Rp 140 ke Bank Jateng. Tapi tidak cair. Jadi saya sampai sekarang belum menyerahkan kekurangan uang,” paparnya.

Baca juga:  Timbun Berkas Pensiunan, Oknum PNS Dimutasi

Dalam kasus PDAM Kudus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka adalah Dirut PDAM Kudus Ayatullah Humaini, pemilik KSP Mitra Jati Mandiri Sukma Oni Iswardani, dan pegawai PDAM Kudus Toni Yulantoro.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 Huruf e atau Pasal 11 atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber : jatengtribunnews.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel