Berita

PUNGLI TERMASUK MALADMINISTRASI DAN PELAKUNYA DAPAT DIPIDANA

PUNGLI TERMASUK MALADMINISTRASI DAN PELAKUNYA DAPAT DIPIDANA
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

PANGKALPINANG –  Pungutan liar atau pungli adalah bagian dari maladministrasi dan aparat pelaku pungli dapat dikenai sanksi administrasi dan berlanjut ke pengadilan. Proses lebih lanjut ke peradilan umum dapat dilakukan bila dalam pungli ini didapati unsur tindak pidana.

Hal itu ditegaskan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungli. Kegiatan ini diselenggarakan Kelompok Kerja Pencegahan Satgas Sapu Bersih Pungli di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, belum lama ini.

Memberikan paparan secara virtual dari Jakarta, Ninik mengutip Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dia tegaskan, masyarakat dapat melaporkan aparat pelaku pungli ke polisi sebagaimana  diatur dalam Pasal 53.

Ia menambahkan soal pungli itu juga diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Yang dimaksud pungli dalam aturan ini adalah permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang secara melawan hukum  atas layanan pada pengguna layanan.

Baca juga:  LOMBA KOTA BEBAS PUNGLI 2021

Ombudsman telah menerima banyak laporan masyarakat soal pungli pada berbagai  sentra pelayanan publik. Satu di antaranya pungli pada sentra pelayanan publik bidang pendidikan.

Pungli didapati  sejak penerimaan siswa Baru di sekolah hingga melalui  kesepakatan orangtua murid dalam komite sekolah. Forum komite sekolah digunakan untuk melegalkan pungli.

Menurut Ninik, pungutan tersebut tidak ada dasar hukumnya dan petugas sekolah maupun komite tidak berwenang. Pungutan itu pada dasarnya memenuhi kualifikasi pungli, jelasnya.

Dengan tegas  Ninik menyebut pungli menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan, dan sangat merugikan masyarakat. Ia kembali mengingatkan aparat pada sentra pelayanan publik pelaku pungli dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel