Berita

Pungli Setoran ADD, Ramang Dituntut Empat Tahun Penjara

199
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Lombok Barat Ramang dituntut bersalah menarik pungutan pencairan ADD 10 desa sebesar Rp76,4 juta. Jaksa penuntut umum meminta hakim menjatuhi Ramang pidana penjara selama empat tahun.

Jaksa penuntut umum Ida Ayu Camundi Dewi, Senin, 16 Maret 2020 membacakan putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Putu Ngurah Rajendra.

“Menuntut majelis hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramang dengan penjara selama empat tahun,” ucapnya membacakan surat tuntutan.

Jaksa yakin Ramang terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU Tipikor. Selain itu, Ramang juga dituntut untuk membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama empat bulan. Sementara uang tunai Rp3 juta setoran pungli dikembalikan ke Desa Gili Gede melalui bendahara desa.

Menurut Camundi, fakta persidangan menunjukkan Ramang memungut pungli pencairan ADD delapan desa. Sepanjang tahun 2017-2019, Ramang mengumpulkan uang pungli sebesar Rp76,4 juta. Dana desa tidak dapat dicairkan apabila pejabat desa tidak menyetorkan uang. “Uang tersebut merupakan yang diterima terdakwa sebagai biaya pengurusan administrasi pencairan anggaran desa,” sebut Camundi.

Baca juga:  Depok akan Dijadikan Pilot Project Pola Pencegahan Pungli

Ramang dipergoki dalam sebuah operasi tangkap tangan Polres Lombok Barat, 21 Oktober 2019. Ramang ditangkap usai menerima uang tunai Rp3 juta dari petugas Desa Gili Gede. Uang baru selesai dicairkan di Kantor Bank NTB Cabang Gerung, Lombok Barat. Rupanya, setoran dari Desa Gili Gede itu hanya yang ketahuan.

Padahal, Ramang menerima setoran sejak tahun 2017.

“Modusnya, pungutan itu diminta saat desa meminta surat rekomendasi dari kecamatan untuk pencairan dana. Surat baru dibuat setelah desa menyetorkan uang,” beber Camundi.

Sejak tahun 2017 sampai 2019, Desa Gili Gede sudah dipungut total Rp21 juta. Desa Sekotong Tengah Rp5 juta setiap pencairan. Desa Kedaro dipungut Rp9 juta. Desa Buwun Mas Rp3,2 juta. Desa Batu Putih Rp500 ribu.

Desa Pelangan memberikan antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Desa Sekotong Barat Rp2 juta pada tahun 2018 dan Rp4 juta tahun 2019. Desa Cendi Manik Rp4 juta. Serta dari beberapa desa berkisar antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. (why)

Baca juga:  Kejari Surabaya Tahan Staff ESDM Pemprov Jatim yang Terjerat Kasus Pungli

Sumber : suarantb.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel