Berita

Pungli PTSL, Lurah Budi S di Surabaya Dipecat, Lurah Budi S di Semarang Hanya Dimutasi

Pungli PTSL, Lurah Budi S di Surabaya Dipecat, Lurah Budi S di Semarang Hanya Dimutasi
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

Suara Kota – Redaksional | – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Program Presiden Joko Widodo yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan jalan memberikan Kepastian Hukum atas tanah yang telah dikuasainya.

Dengan adanya kepastian hukum yang berbentuk Sertipikat Tanah, maka dengan sendirinya tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang memadai serta mudah untuk dijadikan agunan bila masyarakat memerlukan pinjaman modal usaha dari perbankan.

Meskipun praktis seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, semua telah mewanti-wanti agar jajarannya jangan menyakiti rakyat, jangan melakukan Pungli, dan sukseskan Program PTSL, namun masih ada saja Aparat yang menanggok keuntungan pribadi, terutama di jajaran Pemerintahan Desa dan di tingkat kelurahan.

Dan meskipun sudah banyak yang tersandung kasus pungli serta dipenjarakan, namun masih saja ada Lurah dan Kades yang Kemaruk, tidak peduli bahwa sebenarnya secara tidak langsung mereka telah Menampar Wajah Bupati, Walikota, Gubernur, dan Presiden.

Meskipun telah “Ditampar” oleh Lurah, namun perlakuan masing-masing Walikota berbeda-beda terhadap aparaturnya.

Bila Walikota Surabaya Tri Rismaharini langsung melakukan pemecatan dari jabatan Lurah dan sebagai ASN, sedangkan Walikota Semarang Hendrar Prihadi hanya melakukan Mutasi terhadap lurah yang menanggok keuntungan dari program PTSL. Sungguh Aneh, tapi Nyata…

Dari Surabaya diberitakan, Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Budi Santoso terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli dan Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya pada Kamis (18/7/2019) lalu.

Kasus OTT itu diduga lantaran Budi Santoso diduga melakukan praktik pungli sertifikat pengurusan tanah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M Fikser membenarkan adanya penangkapan Budi Santoso terkait kasus OTT pungli sertifikat tanah PTSL. “Iya, benar. Pada saat kasus OTT itu dilaporkan, prosesnya kan di Polrestabes Surabaya. Kami sudah terima (laporan) dari polisi dan diserahkan ke pemkot seperti gelar perkara dan lain-lain,” kata Fikser dihubungi, Rabu (24/7/2019).

Setelah mendapat laporan dari Polrestabes Surabaya, Fikser mengaku, yang bersangkutan juga diperiksa Inspektorat Kota Surabaya. “Memang yang bersangkutan salah berat dan ditemukan pelanggaran berat,” ujar Fikser.

Usai diperiksa di Inspektorat, Fikser menyebut, Budi Santoso langsung dipecat dari jabatan lurah dan PNS terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019. “Kemarin SK-nya sudah turun dan diterima langsung ya, pemecatan,” imbuhnya.

Sementara itu di Semarang, Lurah Muktiharjo Kidul, Budi Susiawan juga telah diperiksa Inspektorat karena adanya pengaduan masyarakat bahwa pembuatan Sertipikat PTSL biayanya ada yang mencapai hingga 4 juta. Sungguh luar biasa mahalnya untuk harga pembuatan sertifikat PTSL, terlebih di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur sangat baik.

Dari pemantauan di lapangan, ada beberapa warga yang mengaku tidak keberatan dengan biaya antara 3-4 juta, sebab menurut mereka, bila mengurus sendiri biayanya jauh lebih tinggi. “Kalau ngurus sendiri, biayanya diatas 8 juta”, kata salah seorang warga. Namun beberapa warga lainnya, mereka sebenarnya kecewa dan keberatan meskipun dengan biaya hanya 1 juta.

“Wah, ya mau gimana lagi mas ? Wong alasannya buat biaya patok dan transport para pengurus. Sebenarnya kami kecewa, karena gak sesuai dengan yang dijanjikan Pak Jokowi, Gratis, atau hanya 150 ribu”, tukas warga tersebut sambil bersungut-sungut.

Sementara itu, beberapa warga memilih bungkam, meski dari informasi yang ada, mereka mengeluarkan biaya rata-rata 3 juta rupiah per sertifikat.

Sungguh ini adalah kejadian aneh, warga yang mengeluarkan biaya tinggi malah cenderung bungkam. Dan Lurah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang saat kami melakukan penyusunan data dijabat oleh Budi Susiawan, SH, meskipun mengakui besaran biaya tersebut, namun seolah Lepas Tangan, karena pihaknya tidak membentuk panitia.

“Yang ada hanyalah Kelompok Masyarakat, tugas kami hanya memberikan pelayanan pada warga yang hendak membuat sertifikat PTSL. Adapun besarnya biaya tersebut, tentunya telah dibuat kesepakatan antara warga dan pengurus”, ujar Budi Susiawan pada tim media ini.

Dari penelusuran lebih lanjut, warga yang membayar biaya hingga 4 juta rupiah untuk sertifikat PTSL tersebut adalah mereka yang memiliki Tanah Eks Desa, atau Eks Tanah Bengkok. Sudah barang tentu mereka praktis tidak keberatan dengan biaya yang tergolong tinggi.

“Pajak yang harus dibayarkan bagi pemilik tanah berstatus eks-desa ini besarannya 25 persen kali nilai jual objek pajak kali luas tanah. Adapun pajak bisa langsung dibayarkan ke pusat pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Setelah membayar pajak, warga bisa mengurus sertifikat tanahnya”, terang sumber di Kantor ATR-BPN Kota Semarang.

Menanggapi hal tersebut, aktifis dan pegiat anti korupsi, Tundung Klaviera menyatakan bahwa telah terjadi Praktik Korupsi, karena ada pihak yang diuntungkan secara melawan hukum.

“Bisa saja Lurah Budi Susiawan telah melakukan Praktik Korupsi, setidaknya telah Memperkaya Orang Lain, sebab tidak mungkin Nilai 25% dari NJOP Tanah adalah 4 juta rupiah. Artinya ada pihak yang telah merekayasa harga tanah untuk kepentingan pembayaran pajak yang rendah, dan hal tersebut hanya atas bantuan Kepala Desa atau Lurah. Harus Diusut Tuntas…!”, tandasnya.(Muhamad Dimas Arga)

Sumber : suara-kota.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel