Berita

Pungli KTP di Cirebon, Polisi Surati Ditjen Dukcapil

453
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Polresta Cirebon akan mengirim surat ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penjelasan tentang prosedur yang benar  permohonan, pendataan, pencetakan, dan penerbitan KTP elektronik (KTP-el). Penjelasan Dirjen Dukcapil ini diperlukan untuk menyidik lebih lanjut kasus pungutan liar  pembuatan KTP-el di Kabupaten Cirebon.

Polresta Cirebon juga meminta bantuan Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Jawa Barat. Bantuan ini dimaksudkan untuk membuka jejak komunikasi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Polisi berupaya  mendapatkan keterangan dan bukti yang lengkap  guna  mengungkap dan mengusut  kasus ini secara tuntas.

“Kami akan memgirim surat ke Ditjen Dukcapil  untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana prosedur pembuatan KTP elektronik yang benar,” tutur penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon, Aiptu A. Anton Kartono, ketika dihubungi Media Satgas Saber Pungli, Senin (21/7).

Penjelasan Ditjen Dukcapil ini akan menjadi acuan penyidikan lebih lanjut  kasus ini. Pungutan liar dalam pemuatan KTP-el ini  terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) akhir Juni lalu. Operasi itu dilakukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)  Jawa Barat didukung aparat Polresta Cirebon, Kejaksaan setempat, dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Cirebon.

Baca juga:  Wali Kota Siantar Akui Dipanggil Polda Sumut Terkait Kasus Pungli Dana Insentif

Pada operasi  di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon tersebut, tim menangkap tangan enam  pegawai Dinas Dukcapil MS, BS, PH, BS, MS, AS, dan YG. Tim juga menyita  barang bukti sejumlah uang, 73 keping KTP sudah jadi, dan 14 keping blangko KTP-el kosong dari tangan mereka.

Polisi telah menetapkan AS dan PH sebagai tersangka dalam kasus pugutan liar KRP-el ini. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus mengumpukan barang bukti dan mengembangkan kasus ini untuk menjerat tersangka lain.

Pada perkembangan selanjutnya diperoleh informasi aparat Ditjen Dukcapil telah mendatangi Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon. Namun belum diperoleh informasi lebih rinci tentang hal ini.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon Komisaris Polisi Rina Perwitasari menegaskan, penyidikan terus dilanjutkan sampai tuntas. “Kami terus meminta keterangan para saksi dan tersangka, serta saksi lain,” tuturnya. Polisi terus melacak jejak digital komunikasi para saksi dan pelaku.

Dalam kasus tersebut terungkap fakta proses pembuatan KTP-el di Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon dilakukan secara online dan offline. Celah  terjadinya pungutan liar ada pada proses secara offline, di antaranya  jual beli blanko KTP-el kosong dan pencaloan dalam pembuatannya.

Baca juga:  Polda Jabar Tangkap Pejabat Pemkab KBB Terkait Dugaan Pungli

Polresta Cirebon mengimbau masyarakat agar mengurus KTP  tidak melalui para calo. Polisi mengenakan Pasal 79A dan 95 B Undang Undang  Nomor  24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kepada para tersangka. Para tersangka terancam hukuman maksimal enam tahun atau denda Rp 75 juta. * (Tim Media Satgas Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel