Berita

PUNGLI AKIBATKAN EKONOMI BIAYA TINGGI DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

PUNGLI AKIBATKAN EKONOMI BIAYA TINGGI DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

KUPANG – Pungutan liar atau pungli mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, dan menurunkan wibawa pemerintah di mata masyarakat. Demikian  ditegaskan Ketua Pelaksana Satugas Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli), Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto.

Penegasan itu disampaikan dalam sambutan tertulisnya pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Sosialisasi berlangsung  di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (2/6).

Sambutan Kasatgas itu disampaikan Kepala Bidang Administrasi Satgas Saber Pungli, Brigjen TNI (Mar.) Edy Jatmiko. Menurut Kasatgas, dalam  perspektif tindak pidana korupsi, pungli adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang. Permintaan pembayaran itu tidak sesuai atau tdak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Karena itu, Pemerintah bertekad memberantas pungli dilaksanakan secara efektif. Untuk itu, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Pemerintah menimbang  praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga:  MAKBUL: UPP AGAR MENINDAK TEGAS APARAT PELAKU PUNGLI

Kasatgas mengakui memberantas pungli di semua sektor merupakan tantangan besar. Itu sebabnya diperlukan inovasi, satu di antaranya dengan mengimplementasikan model kota tanpa pungli, jelas Agung yang juga Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia.

Mengimplementasikan model kota tanpa pungli  dengan lima parameter, yaitu sumber daya manusia, operasional, sarana dan prasarana, penganggaran, serta inovasi dan kreasi. Kota atau kabupaten tanpa pungli harus telah mendapat predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jelasnya.

Diakui bahwa saat ini masih terdapat praktik pungli pada sentra pelayanan publik pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Kasatgas berharap UPP daerah dapat memberdayakan perannya untuk mengatasi praktik pungli ini.

UPP diharapkan dapat lebih mengaktifkan fungsi kelompok kerja intelijen, pencegahan, serta penindakan dan yustisi. Kasatgas menegaskan perlu kerja sama dan partisipasi aktif jajaran UPP dan segenap pegawai dalam pelayanan publik agar pemberantasan pungli dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel