Berita

Penyidik Polres Berau Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Pungli Oknum ASN ke Kejaksaan

463 2
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB– Kasus dugaan pungutan liar atau pungli oleh oknum ASN berinisial EEH (55) dan penyelenggara negara berinisial TRM (47) yang masih proses pelengkapan berkas perkara oleh penyidik Polres Berau kini telah kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Berau.

Hal itu dikatakan Kasat Reskrim Polres BerauAKP Rido Doly Kristian ke TribunKaltim.co, Rabu (22/7/2020).

AKP Rido Doly Kristian mengatakan, berkas perkara dugaan pungli tersebut telah tiga kali dilakukan perbaikan dan ini yang merupakan ketiga kalinya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Berkas perkara yang hingga tiga kali dikembalikan kejaksaan untuk dilengkapi, AKP Rido Doly Kristian mengaku telah memenuhi petunjuk yang diberikan jaksa.

“Sejauh ini kita sudah berusaha melengkapi apa yang diminta jaksa penuntut umum. Harapan kita nanti bisa selesai karena itu juga harapan masyarakat,” kata AKP Rido Doly Kristian.

“Saya rasa kita punya jiwa yang sama aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum apalagi ini mengenai perkara pungli yang melibatkan oknum ASN dan pejabat negara,” ucapnya.

Baca juga:  Satbinmas Polres Sidrap Sosialisasi Perpres Tentang Saber Pungli di SMA NEG 2

Saat ditanya terkait kapan berkas tersebut naik tahap P21, mantan Kapolsek Tenggarong Seberang Polres Kutai Kartanegara itu mengatakan penentuan ada pada Jaksa Penuntut Umum.

“Yang jelas berkasnya sudah kami serahkan dan besar harapan kami dan masyarakat agar semua ini bisa rampung,” tuturnya.

“Kita masih mendapat petunjuk masih ada yang belum lengkap dan ini akan kita komunikasikan terkait pembuktian. Menurut kami pembuktian sudah lengkap mulai dari aparat negara yang dilarang menerima suap, sudah jelas barang bukti juga penerima rekening ada, termasuk saksi,” katanya.

Hingga saat ini, lanjut Rido, masih dua orang yang diduga terlibat dalam kasus pungli tersebut, yakni oknum ASN dan Pejabat Negara

“Tersangkanya masih dua orang yakni penyelenggara negara dan oknum ASN yang bertanggungjawab. Terkait larangan pungli juga sudah jelas dalam Perda Berau bahwa penerbitan SK pertanahan dan pelepasan hak camat memiliki peran namun tidak boleh memungut biaya,” ucapnya.

Rido menambahkan, saat ini kasus tersebut masih dalam pidana khusus, yakni UU Tipikor berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan.

Baca juga:  Polisi Tangkap 16 Orang Terkait Pungli di Lereng Merapi

“Saat ini masih dalam pidana khusus UU Tipikor berdasarkan hasil gelar kemarin tapi nanti kita lihat ke depan,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Kejaksaan Negeri Berau Jufri mengatakan, berkas dugaan pungutan liar oleh oknum ASN dan penyelenggara negara telah pernah masuk di Kejaksaan namun dikembalikan karena jaksa menilai masih ada yang perlu dilengkapi.

“Masih penyeledikan berada di Polres Berau, berkasnya sudah pernah sampai di kita kemudian kita teliti dan kita memberikan petunjuk untuk penyempurnaan,” kata Jufri ke TribunKaltim.co, Rabu (15/7/2020) lalu.

“Karena untuk mempertanggungjawabkan proses penyelidikan ini jaksa, jadi kita harus yakin apakah berkas perkaranya juga alat bukti sudah mendukung atau tidak,” tuturnya.

Jufri menjelaskan berkas perkara yang menjerat oknum ASN dan penyelenggara negara itu telah tiga kali dikembalikan ke penyidik Kejaksaan Negeri Berau untuk dilakukan pelengkapan berkas perkara oleh penyidik Polres Berau.

“Berkas perkara pertama sudah pernah sampai namun skedulnya ada Pidsus, kemudian kita teliti dan beri petunjuk, ternyata masih ada beberapa hal yang penting belum dilengkapi yang kita anggap krusial dan itu berlangsung tiga kali, dan saat ini masih berproses di Polres,” ucapnya.

Baca juga:  DPRD sesalkan oknum guru dan kepala sekolah terjerat pungutan liar

“Proses pelengkapan berkas ini jika berdasar KUHP itu 14 hari namun ini tentatif atau tidak baku,” ujarnya.

Kejari Berau itu menambahkan, jika berkas perkaranya sudah lengkap baik syarat formil maupun materil sudah lengkap atau sempurna maka tugas kejaksaan untuk melimpahkan ke pengadilan.

“Artinya syarat formil adalah seluruh alat bukti sudah lengkap yakni 5 alat bukti dan kalau sudah lengkap tugas kita (kejaksaan) limpahkan ke pengadilan,” katanya.

“Kita harapkan semoga teman-teman penyidik Polres Berau bisa segera dan secepatnya untuk menyempurnakan berkas yang sudah kita berikan petunjuk tersebut demi kepastian hukum kepada masyarakat,” ucapnya. (*)

Sumber : kaltim.tribunnews.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel