Berita

Pengurusan KTP-el “Offline” Rawan Pungli

Pengurusan KTP-el “Offline” Rawan Pungli
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Permohonan dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara offline atau tidak  melalui jaringan menjadi celah dan rawan   pungutan liar pembuatan KTP elektronik atau KTP-el di Kabupaten Cirebon. Kesimpulan ini didapat berdasarkan keterangan tersangka AS dalam kasus  operasi tangkap tangan (OTT) pengurusan KTP-el kepada tim media Satgas  Sapu Bersih Pungutan Liar di Cirebon,  pekan lalu.

AS merupakan pegawai honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat, tersangka kasus pungli KTP-el. Ia  menuturkan  pembuatan KTP  diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemohon.

Pemohon merupakan  orang yang usianya telah mencapai 17 tahun. Selain itu,  pemohon juga orang yang sudah memiliki KTP bukan elektronik  yang masa berlakunya sudah habis, KTP-el hilang, rusak, atau  berpindah domisili.

Permohonan dapat diajukan secara online melalui aplikasi menggunakan smart phone atau datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil (offline). Setelah diajukan secara online, permohonan akan diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya pemohon akan mendapat pemberitahuan kapan KTP-el sudah dicetak dan dapat diambil. Dinas Dukcapil juga mengirimkan KTP-el yang sudah jadi kepada pemohon melalui pos.

Baca juga:  Perangkat Desa di Wonosobo Klarifikasi Isu Pungli: Semua Sesuai Aturan Perdes

Pemohon yang berusia lanjut atau yang gagap teknologi biasanya mengajukan permohonan  langsung (offline) ke kantor Dinas Dukcapil.Pemohon yang datang langsung inilah, menurut AS, biasanya meminta bantuannya agar dibuatkan KTP-el  (secara offline). Setelah permohonannya diverifikasi dan divalidasi, operator pencetakan Dinas Dukcapil  akan mencetakkan KTP-el pemohon.

Operator pencetakan mendapatkan blangko KTP-el dari Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kabupaten Cirebon. Blangko KTP ini, menurut pengakuan AS, harus ditebus dengan “uang kompensasi” Rp 15 ribu per keping.

Sementara itu, menurut  penyidik Polresta Cirebon, Aiptu A. Anton Kartono, bahwa AS mengatakan uang kompensasi itu diminta oleh Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk Dukcapil Cirebon, Moh. Sardar Ernedin. Namun, keterangan AS itu dibantan oleh Sardar. Meskipun demikian,  Polisi masih terus medalami dan meminta keterangan saksi-saksi, termasuk Sardar sehingga terbuka kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus pungli KTP-el tersebut.

Selain menetapkan AS sebagai tersangka pungli KTP-el tersebut, polisi juga telah menetapkan tersanga lain, PJ. Seperti halnya AS, PJ juga  pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon.

Baca juga:  Tim UPP Saber Pungli Badung Gelar Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 79A Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Aparat yang memungut biaya atau pungutan liar pada pemohon KTP-el dipidana penjara maksimal enam tahun atau denda terbanyak Rp 75 juta.

Sementara itu, Kapolreta Cirebon Kombes Pol M. Syahduddi menegaskan bahwa pengurusan KTP-el offline memang rawan pungli. Ia berharap sebaiknya diatur secara tegas bahwa pengurusan KTP-el hanya satu pintu secara online.

“Saya berharap cara pengurusan KTP-el ini dievaluasi sehingga hanya melalui online. Itu harapan kami setelah menindaklanjuti OTT pungli pembuatan KTP-el ini,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli Pusat, Brigjen Pol Unggul Sedyantoro, juga menyatakan sebaiknya  pengurusan KTP-el dilakukan online. Sehingga menutup peluang terjadinya pungli.

“Kami berharap hal ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri,” kata Unggul saat memberikan arahan di Polresta Cirebon, pekan lalu.  * (Tim Media Satgas Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel