Berita

PEMBERANTASAN PUNGLI BUKAN HANYA TUGAS POLISI

PEMBERANTASAN PUNGLI BUKAN HANYA TUGAS POLISI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

PANGKALPINANG – Pemberantasan pungutan liar (pungli)  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya masih adanya anggapan  pemberantasan pungli merupakan tugas polisi sehingga instansi lain kurang aktif.

Hal itu diungkapkan Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisaris Besar Polisi Achmad Marhaendra, di Pangkalpinang, baru-baru ini. “Pemberantasan pungli juga masih kurang optimal karena kurang didukung anggaran,” paparnya  pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87  Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

Selain itu, lanjutnya, masih ada tumpang tindih tugas personel di UPP dengan tugas rutin di instansi masing-masing. Saat ini terdapat tujuh UPP kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dia ungkapkan, selama empat tahun ini  UPP setempat mendapati pungli di berbagai  sentra  pelayanan publik. Di antaranya pungli terkait mutasi pejabat, pungli untuk menjadi polisi, pungli di kantor pelayanan pajak, dan lain-lain.

Achmad Marhaendra berharap ke depan perlu komitmen bersama untuk memberantas pungli di wilayah kerja masing-masing UPP. Ia mengingatkan agar UPP mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan.

Baca juga:  Satgas Saber Pungli Pusat dan Cirebon Tuntaskan Pungli KTP Elektronik

Disebutkan pula kurangnya publikasi kinerja UPP di Provinsi Bangka Belitung, sehingga belum banyak diketahui masyarakat. Ia sangat berharap publikasi kinerja UPP lebih digencarkan agar masyarakat  tahu dan  peduli. Masyarakat diharapkan berani  melaporkan ke UPP bila melihat  praktik pungli di sentra-sentra pelayanan publik.

Masyarakat diharapkan melapor ke UPP Bangka Belitung melalui telepon 0811-7888-190. Laporan juga dapat disampaikan ke alamat email saberpunglibabel@gmail.com atau ke saberpungli.id. UPP Bangka Belitung dan Satgas Saber Pungli menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Ia mengingatkan aparat di sentra-sentra pelayanan publik agar tidak menerima imbalan. Sebaliknya masyarakat diimbau agar tidak memberi uang atau menyuap aparat yang bertugas, karena pemberi dan penerima dapat dikenai hukuman.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel