Berita

PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN PENANGKAPAN IKAN TERAPKAN SISTEM ONLINE

PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN PENANGKAPAN IKAN TERAPKAN SISTEM ONLINE
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

BANDUNG –  Pelayanan publik terkait permohonan perizinannya usaha penangkapan ikan sejak 2019 telah dilakukan secara online. Hal ini diatur dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT). Tidak ada lagi tatap muka  antara pemohon dan aparatur sipil negara yang melayani pemohon perizinan tesebut.

Hal itu disampaikan Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Ikan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Ridwan Mulyana, M.T, di Bandung, belum lama ini.  Pelayanan publik terkait permohonan perizinan secara online diyakini dapat mencegah dan menekan peluang terjadinya praktik pungutan liar atau pungli.

Sistem informasi izin layanan cepat tersebut diterapkan sejak 31 Desember 2019. Sejak diterapkan hingga pertengahan tahun 2020 telah diterbitkan 4 ribu lebih dokumen perizinan. Jumlah itu meliputi 1.158 Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), 2.750 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 172 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SKIPI).

Dipaparkan lebih lanjut bahwa terdapat berbagai perizinan dan masa berlakunya terkait usaha penangkapan ikan. Perizinan itu mencakup SIUP (perseorangan dan korporasi)  masa berlaku 30 tahun dan  SIPI masa berlaku selama satu tahun. SIPI terdiri dari:   Surat Izin Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (SIPI-WPPNRI), Surat Izin Penangkapan Ikan di Laut Lepas (SIPI-LL), dan Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Pelatihan atau Penelitian/Eksplorasi Perikanan (SIPI L/P).

Baca juga:  Kinerja Satgas Saber Pungli Harus Dirasakan Masyarakat

Pelayanan permohonan SIUP/SIPI/SIKPI dilakukan secara online dari domisili atau kedudukan masing-masing pemohon. Pemohon tidak perlu datang ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tanpa interaksi dengan petugas, jelasnya pada focus group discussion tentang pungutan liar yang diselenggarakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Di samping  itu, pelayanan berbagai perizinan tersebut menerapkan sistem “paperless”. Pemohon memindai dokumen persyaratan,  kemudian mengajukan permohonan dengan mengunggah soft copy hasil memindai melalui user account yang terdaftar. Pemohon kemudian mencetak dokumen perizinan SIUP/SIPI/SIKPI secara mandiri.

“Waktu yang dibutuhkan dalam memvalidasi bukti bayar sampai dengan menerbitkan izin melalui aplikasi SILAT adalah satu jam diluar waktu pemohon,” tutur Ridwan.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel