Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kemendikbud

Berikut merupakan Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rakernas Satgas Saber Pungli 2019 diwakili oleh Insepktur Jenderal Muchlis R. Luddin :

KETENTUAN PUNGUTAN :

1. Pungutan dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan kondisi khusus sesuai Permendikbud yang berlaku.
2. Berdasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas.
3. Perencanaan diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah.
4. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus, dipisahkan, dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.
5. Pungutan harus sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan.
6. Pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan dikaitkan dengan persyaratan akademik.

LARANGAN TERHADAP PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN :

1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan.
2. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan Pendidikan.
3. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
4. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LARANGAN TERHADAP KOMITE SEKOLAH :

1. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan Pendidikan.
2. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
3. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
4. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan.
5. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.

Terkait

• POTENSI PUNGLI DI LINGKUP KERJA DINAS PENDIDIKAN
• GMNI Blitar Temukan Indikasi Dugaan Pungutan Liar di Sekolah
• POTENSI PUNGLI DI BIDANG PENDIDIKAN ADA SEJAK MURID MASUK SEKOLAH
• Saber Pungli Jabar Tangkap Kepsek dan Komite Sekolah
• Paparan Menteri Hukum dan HAM : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
• Paparan Mendagri Mengenai Peningkatan Sinergitas dan Komitmen untuk Mendukung Kinerja Unit Pemberantasan Pungli Daerah
• Paparan Jaksa Agung mengenai Strategi Kejagung dalam Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli