Berita

PANDUAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PUNGI SEGERA RAMPUNG

PANDUAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PUNGI SEGERA RAMPUNG
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) berharap penyusunan buku panduan penetapan kabupaten/kota bebas pungli selesai akhir Januari ini. Satgas terus mengkaji indikator kabupaten/kota bebas pungli. Diharapkan panduan ini segera dirampungkan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, ungkap Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen. Pol. Agung Makbul, di Jakarta, Senin (11/1).

Menurut Makbul, ada sejumlah indikator untuk menetapan abupaten/kota bebas Pungli. “Satu di antara yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya pada acara Silaturahmi Nasional Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI).

Terdapat sejumlah opini BPK terhadap laporan keuangan tahunan pemerintahan kabupaten/kota, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat.

Selain itu, Makbul berpendapat, penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) juga dapat digunakan sebagai indikator. Kementerian PAN RB memberikan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada satuan kerja atau sentra pelayanan publik.

Baca juga:  Perangkat Desa di Wonosobo Klarifikasi Isu Pungli: Semua Sesuai Aturan Perdes

Indikator lain misalnya standar prosedur pelayanan publik yang jelas dan mudah dimengerti. Di dalamnya termasuk kepastian waktu satu pelayanan semisal izin usaha, jelasnya.

Berdasarkan panduan itulah, ke setiap Unit Pemberantasan Pungli (UPP) akan memiliki kriteria penilaian yang sama untuk menetapkan kabupaten/kota bebas pungli. Saat ini hampir seluruh kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia memiliki UPP.

Satgas Saber Pungli dibentuk untuk memberantas pungli di sentra-sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, instansi, pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota). Pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian waktu dinilai rawan praktik pungli.

Itulah sebabnya pada 2016 Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Saber Pungli untuk mereformasi birokrasi pelayanan publik yang lamban dan memberantas pungli di dalamnya. Pungli yang telah membudaya di Indonesia mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan sangat merugikan masyarakat.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel