Berita

OTT Pungli di Wisata Air Panas, Wabup Mojokerto: Kami Ikuti Proses Hukum

OTT Pungli di Wisata Air Panas, Wabup Mojokerto: Kami Ikuti Proses Hukum
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

Satgas Saber Pungli meringkus 3 petugas loket wisata pemandian air panas Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Terkait persoalan ini, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi memilih pasrah dengan mengikuti proses hukum.

“Laporan resmi ke saya belum, tapi saya mendengar ini tadi ada ini. Ya paling tidak kami ikuti prosesnya seperti apa,” kata Pungkasiadi usai acara koordinasi dan silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Selasa (24/9/2019).

Ia berjanji bakal memberikan sanksi tegas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diringkus dalam OTT tersebut. Hanya saja, bentuk sanksi yang akan dijatuhkan menunggu kasus ini mendapatkan putusan hukum tetap dari pengadilan.

“Harus sudah ada putusan dulu posisinya seperti apa. Dari mulai peringatan sampai pemecatan pasti ada. Pemerintah harus komitmen juga dengan itu,” terangnya.

Disinggung upaya untuk mencegah pungli di wisata pemandian air panas Padusan terulang, Pungkasiadi menyatakan baru sebatas menjajal e- ticketing. Wacana e-ticketing sejak lama mencuat. Namun sampai saat ini tak juga diterapkan.

“Yang jelas upayanya kan sudah ada. Kami coba ketemu e-ticketing itu. Posisinya sudah kami coba,” tandasnya.

Satgas Saber Pungli Mojokerto meringkus 3 orang petugas loket pemandian air panas Padusan dalam OTT, Sabtu (21/9) sore. Salah satunya Lamat, PNS di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto asal Desa Pandanarum, Kecamatan Pacet. Sementara dua pelaku lainnya yaitu Dian Ragil dan Angga, tenaga harian lepas (THL) di Disparpora Kabupaten Mojokerto.

Pungutan liar terjadi di loket pemandian air panas atau loket dalam. Modusnya, para pelaku meminta para pengunjung membayar biaya masuk sesuai tarif yang ditentukan. Yaitu Rp 10.000 untuk pengunjung dewasa, Rp 7.500 untuk anak-anak dan Rp 35.000 untuk wisatawan asing.

Namun, mereka sengaja tidak memberikan karcis kepada para pengunjung yang telah membayar tiket masuk. Tiket yang disimpan lantas dijual para pelaku kepada pengunjung lainnya dengan harga sesuai tarif yang ditentukan.

Sampai saat ini, Satgas Saber Pungli Mojokerto belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mereka berdalih nilai pungli tergolong kecil sehingga tidak sebanding dengan biaya penyidikan dan penuntutan yang harus dikeluarkan negara. Dari hasil OTT, uang hasil pungli yang disita Rp 2.240.000.

Oleh sebab itu, Inspektorat Kabupaten Mojokerto diminta untuk menghitung kerugian negara akibat pungli yang dilakukan Lamat dan kawan-kawan. Kerugian negara terjadi karena uang tiket dari para pengunjung yang dipungli para pelaku, seharusnya masuk ke kas Pemkab Mojokerto sebagai Pendapat Asli Daerah (PAD). Hasil pungli para pelaku diperkirakan mencapai Rp 40 juta per bulan.

Kasus pungli ini berpotensi diseret ke perkara korupsi secara berjamaah. Dengan syarat Inspektorat menemukan kerugian negara yang mengalir ke para pejabat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto. (iwd/iwd)

Sumber : detik.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel