Berita

Oknum Pangulu di Simalungun Dilaporkan Atas Dugaan Pungli Bansos

Oknum Pangulu di Simalungun Dilaporkan Atas Dugaan Pungli Bansos
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID– Warga Nagori Silakkidir, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun melaporkan oknum Pangulu setempat berinisial SS beserta perangkatnya yang diduga melakukan  pengutipan Bansos dampak Covid-19 secara bervariasi sesuai nilai bantuan yang diterima warga.

Informasi dihimpun, warga penerima bansos pangan (sembako) disebut-sebut harus membayar Rp10 ribu per KK. Apabila tidak dibayar, Bansos Pangan (sembako) tidak diberikan.

Sementara warga selaku penerima BST Kantor Pos harus bayar Rp50 ribu. Sedangkan penerima Bansos dana desa tunai harus bayar Rp100 ribu. Semua dilakukan secara sepihak tanpa ada musyawarah dengan masyarakat.

“Uangnya dikutip langsung oleh perangkat desa berinisial JTT, AS, SS, RS dan JP,” kata warga yang melapor.

Pelapor, Helpin Marpaung saat ditemui wartawan di Kejaksaan Simalungun, Kamis (16/7) mengatakan, mereka sudah mengadukan masalah tersebut tertanggal 2 Juni 2020 ke Polres Simalungun dan telah dibalas Kasat Reskrim dengan No.B 209 /VII 2020 tentang pemberitahuan laporan warga yang ditandatangani penyidik Jerico Lavian Chandra.

Baca juga:  Setelah Dilaporkan ke Polisi, Perangkat Desa Kembalikan Uang Bansos kepada Warga

Terhadap pengaduan tersebut, sudah ada beberapa warga dimintai keterangannya.

Saurlina Nainggolan, salahsatu warga mengatakan, ketika mendapat bantuan bansos tersebut, pihaknya memberikan uang Rp100 ribu kepada oknum perangkat desa.

“Karena protes, aku dibilang pangulu tidak tau diri karena sudah mendapat bantuan. Malam itu, sekira pukul 21.00 WIB, saya dibawa perangkat desa ke rumah pangulu. Disanalah saya sepertinya diinterogasi. Saya merasa takut,” ungkap Saurlina, salahseorang warga yang menerima bantuan tersebut.

Selama ini, sambungnya, baru pertama kali itu mereka menerima bantuan dana desa dan sembako.

Sedangkan BST sudah tiga kali dikutip Rp10 ribu per KK. Sedangkan warga ada sebanyak 800 KK yang menerima. Kalau tak diberikan,  tidak mendapatkan,” ujarnya.

Masalah ini sempat viral. Oleh perangkat desa kemudian mengembalikan kutipan yang Rp50 ribu. Sementara kutipan yang Rp10 ribu sama sekali tidak dikembalikan.

Tidak terima diperlakukan demikian, oleh warga sepakat melaporkan masalah ini ke Polres Simalungun, Kejari Negeri Simalungun, DPRD Simalungun, BPMN, dan Kapoldasu. (ros/fi)

Baca juga:  Oknum ASN Diduga Lakukan Pungli, APIP Raja Ampat Segera Berikan Sanksi

Sumber : faseberita.id

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel