Berita

Oknum Pamong Desa Mojorejo Diduga Lakukan Pungli

Oknum Pamong Desa Mojorejo Diduga Lakukan Pungli
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

SUKOHARJO,suaramerdekasolo.com – Pamong Desa Mojorejo, Bendosari, Sukoharjo diduga menarik pungutan liar (pungli) kepada masyarakatnya yang mengurus sertifikat hak milik (SHM).

Ada sekitar 80 warga masyarakat Mojorejo yang mengurus SHM, diyakini dimintai uang oleh oknum pamong Desa Mojorejo untuk mengurus sertifikat. ”Setiap warga yang mengurus sertifikat sesuai ketentuan hanya dikenakan tarif Rp 150.000, namun berdasar hasil pemeriksaan, 80 warga dipungut biaya mulai Rp 700.000 hingga Rp 1 juta,” tegas Joanes Kardinto SH selaku Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Kamis (5/3).

Ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan tindak pidana gratifikasi itu, lanjut Kasi Intel, berdasar keterangan warga yang mengurus sertifikat melalui pamong desa setempat dimintai uang mulai Rp 700.000 hingga Rp 1 juta.

”Dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum ini, setidaknya kami telah memeriksa 20 saksi, diantaranya kepala desa, mantan camat, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo maupun masyarakat yang dipungut biaya melebihi anggaran yang dibiayai pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelas Kasi Kasi Intel mewakili Kajari Sukoharjo, Tatang Agus SH MH.

Baca juga:  Sosialisasi Pungli, Polsek Angsana Minta Warga Untuk Kerjasama

Selain ditemukan dugaan pidana gratifikasi, lanjut Joanes, terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Sebab pengisian formulir syarat kelengkapan untuk mengurus sertifikat diyakini dipalsukan, seperti surat keterangan waris (SKW), surat kematian.

”Ada warga yang masih hidup, dinyatakan sudah meninggal berdasar surat kematian yang diduga disengaja oleh oknum pamong desa Mojorejo,” tandasnya.
Adapun yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, kata Kasi Intel, akan diserahkan ke Polres Sukoharjo untuk penanganan lebih lanjut.

”Sebab kami tidak memiliki kewenangan dalam perkara tersebut,” urainya.

Penanganan dua perkara yang kini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) oleh Kejari Sukoharjo itu, sebagai tindak lanjut laporan dugaan penggandaan 21 sertifikat di Desa Mojorejo oleh Ketua Umum Lembaga Penyelamatan Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) Jateng, Kusuma Putra SH MH di Kejari Surakarta, Rabu (29/1).

Kusuma Putra yang juga sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta saat datang ke Kejari untuk menanyakan tindak lanjut apa yang telah dilaporkan mendesak agar semua oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini diusut hingga tuntas.

Baca juga:  Disdik Cianjur Sosialisasi Pencegahan Pungli Ke Kasek

”Sebab sudah jelas dan makin kentara bahwa apa yang kami laporkan di Kejari Sukoharjo cukup bukti adanya unsur tindak pidana dugaan tindak pidana gratifikasi yang mengarah korupsi dan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau pemalsuan surat sebagai syarat untuk kelengkapan terbitnya sertifikat hak milik,” jelasnya.

Ditambahkan pengacara yang menempuh pendidikan gelar Doktor Hukum di salah satu Universitas di Semarang itu menambahkan, ada sekitar 80 warga masyarakat Mojorejo yang memohon untuk dibuatkan sertifikat.

”Diantara 10 sertifikat yang sudah menjadi hak milik diyakini digandakan sehingga menjadi 21 sertifikat,” terangnya. (Sri Hartanto)

Sumber : suaramerdekasolo.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel