Berita

Menko Polhukam: SATGAS SABER PUNGLI BUKAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Menko Polhukam: SATGAS SABER PUNGLI BUKAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) bukanlah lembaga penegak hukum. Satgas Saber Pungli dibentuk untuk menertibkan birokrasi yang lamban dan memberantas pungutan liar pada layanan publik di dalamnya.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada rapat koordinasi Satgas Saber Pungli di Jakarta, Jumat (28/8).

“Semula Satgas Saber Pungli akan dijadikan penegak hukum, namun saya tidak setuju karena lembaga penegak hukum kita sudah banyak. Ada KPK, Polisi, Kejaksaan Agung, ada pengacara dan sebagainya,” jelasnya

Dia ingatkan Satgas Saber Pungli tekanannya pada penertiban birokasi Pemerintah. Karena itu, menurut Mahfud, sanksi bagi pelaku pungutan liar lebih bertumpu pada sanksi administratif.

Hukuman bagi pelaku pungli diserahkan ke masing-masing institusinya dan sifatnya untuk menegakkan disiplin. Jadi, hukuman bagi pelaku pungutan liar lebih ditujukan untuk menegakkan peraturan pemerintah tentang disiplin, jelasnya.

Menko Polhukam mengungkapkan pada masa lalu pungutan liar banyak terjadi pada birokrasi pemerintahan. Karena itu, sambungnya, Satgas Saber Pungli ada di hampir setiap kantor Pemerintah.

Baca juga:  Pencanangan Zona Integritas Eksternal Program Kota Bebas Pungli

Dalam memberantas pungutan liar kegiatan Satgas Saber Pungli juga mengarah kepada penegakan hukum. Itu sebabya, menurut Mahfud, koordinasinya ada di Kemenko Polhukam.

Adapun yang memimpin Saber Pungli di lapangan atau ketua pelaksananya ialah Inspektur Pengawasan Umum Polri. Wakil ketua pelaksana satu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sedangkan wakil ketua pelaksana dua Jaksa Agung Muda Pengawasan, jelas Mahfud lebih lanjut.

“Kalau Satgas Saber Pungli dalam tindakannya terpaksa berujung ke penegakan hukum, maka di dalamnya ada dari kejaksaan agung dan pimpinannya dari kepolisian,” jelasnya.

Mahfud menambahkan, pungli biasana terjadi spontan dan di sentra-sentra pelayanan publik. Dia mencontohkan dalam satu sentra layanan publik orang sudah mengantre, namun orang yang datang belakangan dan memberikan uang dilayani lebih dulu. “Ini namanya pungli,” jelasnya.

Pungutan liar, menurut Mahfud, termasuk korupsi kecil-kecilan namun akibatnya besar karena terjadi di banyak tempat. Kalau pungutan liar dilakukan dengan lebih dulu berembuk, Menko Polhukam menyebut tindakan ini sebagai suap dan termasuk korupsi. * (Tim Media Satgas Saber Pungli)

Baca juga:  Tim UPP Saber Pungli Badung Gelar Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2019

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel