Berita

LIMA PARAMETER KOTA BEBAS PUNGLI

LIMA PARAMETER KOTA BEBAS PUNGLI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

MAKASSAR – Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto, mengungkapkan lima parameter penilaian kota bebas dari pungli.  Lima parameter itu mencakup sumber daya manusia, operasional, sarana dan prasarana, penganggaran, dan inovasi serta kreasi pendukung terciptanya kota bebas Pungli.

Paparan  Kasatgas Saber Pungli  itu disampaikan Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen. Pol. Agung Makbul,  pada rapat koordinasi dan sosialisasi pemberantasan pungli di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (3/5) lalu. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hadir pada kegiatan itu Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigjen. Pol.  Halim Pagarra. Selain itu juga hadir Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sulawesi SeLatan, Kombes Pol Andi Fairan. Andi hadir  selaku Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulsel. Jajaran  Juga hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan. Jajaran pimpinan UPP Provinsi Sulawes Selatan, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah setempat, Kelompok Ahli UPP Sulsel. Turut  berpartisipasi sejumlah Kepala Dinas/Pimpinan Sentra Pelayanan Publik. Empat Perwakilan UPP Kab/Kota Provinsi Sulsel juga mengikuti kegiatan ini melalui zoom meeting.

Baca juga:  Polda Banten Terjunkan Tim Khusus Antisipasi Pungli PPDB SMA/SMK

Kasatgas Saber Pungli menggarisbawahi lima program prioritas pemerintah lima tahun ke depan. Lima program ini sejalan dengan upaya Satgas Saber Pungli di antaranya penyederhanaan segala bentuk regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Program ini diyakini dapat mencegah praktik pungli pada sentra-sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah (provinsi, kabupaten, kota).

Kasatgas juga menekankan sejumlah hal penting hasil pertemuan Kapolri dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan hasil pertemuan itu diungkapkan masih adanya pungli pada sentra-sentra pelayanan publik Pemerintah Daerah. Untuk itu, Kasatgas mengharapkan UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih menggiatkan sosialisasi pemberantasan pungli dan meningkankan kegiatan intelijen dan penegakan hukum, papar Makbul.

Ditekankan pula perlunya implementasi Kota Bebas Pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia bersih bebas dari pungli, pungkas Makbul. Hasil Penilaian Kota Bebas Pungli akan diumumkan oleh Satgas Saber Pungli pada akhir tahun 2021 mendatang.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel