Berita

KOTA TANPA PUNGLI WUJUD KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

KOTA TANPA PUNGLI WUJUD KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Perlu komitmen besar dan kerja sama Pemerintah beserta masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa pungutan liar atau pungli. Demikian ditegaskan Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Maluku Utara, Dicky Kusumawardhana, di Jakarta, Jumat (18/12) lalu.

Menurut Dicky, memberantas pungli harus dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat karena pungli telah membudaya di Indonesia. “Ini merupakan tantangan besar. Pungli telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah,” jelasnya pada rapat kerja nasional 2020 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

Ia memaparkan konsep Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai kota tanpa pungli. Kabupaten Halmahera Barat merupakan satu dari delapan kabupaten dan dua kota yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Rancangannya dibuat dengan lebih dulu mengidentifikasi sentra-sentra pelayanan publik rawan pungli dan bagaimana prosedur pelayanannya. Setelah itu disusun landasan hukum dan dukungan anggarannya dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, jelasnya.

Ia menyebutkan diperlukan dukungan teknologi untuk memudahkan koordinasi semua pihak terkait. Pada saat yang sama dibuat pakta integritas aparat pelayanan publik dengan mengedepankan kearifan lokal.

Baca juga:  Satgas Saber Pungli Tindak Oknum, OTT Sita Duit Miliaran

Pakta integritas itu dituangkan dalam peraturan gubernur, wali kota, dan bupati. Di sisi lain ditumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat sadar (bahaya) pungli.

Adapun contoh kota tanpa pungli dipilih kota atau kabupaten yang telah dinyatakan sebagai Wilayah Bebas Korupsi. Penilaian ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan pertanggungjawaban keuangannya telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan kota tanpa pungli terus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan kepada gubernur, pungkasnya.

(Tim Media Saber Pungli

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel