Berita

KOTA BEBAS PUNGLI HARUS BERPREDIKAT WBK DAN WBBM

KOTA BEBAS PUNGLI HARUS BERPREDIKAT WBK DAN WBBM
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

GORONTALO – Kota bebas Pungli harus telah menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) selama dua tahun berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal itu terungkap pada rapat koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Jakarta, Kamis (18/3). Rapat yang dipimpin Ketua Satgas Saber Pungli Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto, itu diikuti jajaran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dari seluruh provinsi di Indonesia. Rapat berlangsung secara virtual mengikuti potokol kesehatan pandemi covid-19.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan UPP Pemerintahanan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyampaikan indikator dan komponen kota bebas pungli ke pemerintah kabupaten/kota yang akan dicalonkan sebagai kota bebas pungli. Pemilihan kota bebas pungli merupakan program tahunan Satgas Saber Pungli dan pemenangnya diumumkan pada setiap akhir tahun.

Selain telah memperoleh predikat WBK dan WBM kota bebas pungli juga harus sudah membuat indeks kepuasan terhadap pelayanan masyarakat berdasarkan survei. Kemudian pada kota bebas pungli terpilih tidak ada komplain atau keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit2 kerja di pemerintah kabupaten/kota tersebut.

Baca juga:  Pastikan Tak Ada Pungli, Tim UPP Minta Kantor DPMPTSP Kepri Pasang Plang Informasi Biaya & Waktu

Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil dari uraian kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang akan dinilai untuk memilih kota bebas pungli 2021. Program tersebut merupakan bagian dari strategi Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli pada sentra-sentra pelayanan publik di Kementererian, lembaga, instansi, pemerintah (provinsi, kabupaten, kota) di seluruh Indonesia.

Secara umum penilaian terhadap kabupaten/kota bebas pungli dilakukan terhadap lima bidang, yaitu bidang sumber daya manusia, operasional, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta inovasi dan kresasi.

Uraian komponen dan kegiatan pada lima bidang tersebut telah dituangkan dalam pedoman penilaian kota bebas pungli yang disusun Satgas Saber Pungli. Pedoman ini telah dibagikan ke semua Unit Pemberantasan Korupsi (UPP) di seluruh provinsi di Indonesia.

Pada saat memimpin Rapat Koordinasi tersebut, Kasatagas Agung Budi didampingi Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen. Pol. Agung Makbul, dan Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Brigjen. Pol. Bambang Pristwanto.

Satgas Saber Pungli dibentuk tahun 2016 untuk memberantas pungli pada sentra-sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, instansi dan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota). Pungli dinilai telah merusak sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena itu harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

Baca juga:  MAKBUL: UPP AGAR MENINDAK TEGAS APARAT PELAKU PUNGLI

 (Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel