Berita

Kok Masih Ada Pungli, Pengurangan Isi Dan Salah Sasaran

Kok Masih Ada Pungli, Pengurangan Isi Dan Salah Sasaran
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

RMco.id Rakyat Merdeka – Bantuan sosial (Bansos) dampak pandemi Virus Corona masih saja bermasalah. Mulai dari adanya dugaan pungutan liar (pungli), pengurangan isi, dan salah sasaran.

Pembaca Rakyat Merdeka, Darmanto mengaku, merasa heran, kenapa masih ada pelanggaran seperti itu. Padahal, sudah memasuki pembagian bansos tahap keempat kepada warga yang membutuhkannya.

“Kalau pemberian bansos di awal-awal ada masalah, masih bisa dimaklumi. Ini kan sudah ada pengalaman sebelumnya. Kok masih ada dugaan pungli, pengurangan isi bansos, dan salah sasaran,’’ keluhnya.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC), sejak bansos tahap 1 sampai tahap 4, setidaknya ada lima kasus dugaan penyalahgunaan bansos Covid-19 di DKI Jakarta.

Yakni, satu kasus berupa pungutan liar, dua kasus pengurangan isi bansos, dan dua kasus bansos salah sasaran. Peneliti ICW, Dewi Anggraini mengungkapkan, keluhan mengenai bansos itu juga disampaikan 12 warga Jakarta kepada ICW dan IBC selama periode Juni-Juli atau bansos tahap 3 dan 4.

‘’Sehingga total dugaan penyimpangan bansos baik dari pemberitaan media maupun laporan warga sebanyak 17 kasus,’’ ungkap Dewi.

Menurutnya, sejumlah laporan yang diterima umumnya adalah laporan warga tentang isi bansos yang dikurangi.

Baca juga:  Polisi Tetapkan ASN Pemkot Padang yang Terjaring OTT sebagai Tersangka

“Selama bulan Juni-Juli 2020 (bansos tahap 3 dan 4) pemantau ICW dan IBC telah menerima laporan warga sebanyak 12 laporan keluhan distribusi bansos,” ungkap Dewi.

Dari 12 laporan tersebut, lanjut Dewi, 7 laporan di antaranya merupakan keluhan warga soal pengurangan isi paket bansos, 1 laporan warga yang menerima lebih dari sekali, dan 4 laporan warga yang mengaku tidak menerima meski telah terdaftar sebagai penerima.

Dalam kasus pengurangan, belakangan terungkap bahwa hal itu dilakukan pihak RT/RW agar warga lain yang tidak terdaftar bisa turut menerima paket tersebut.

“Selain itu menurut pihak RT data penerima bansos Pemprov DKI Jakarta dan bansos Presiden sama sehingga menyebabkan tumpang tindih data penerima bansos presiden dan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Dewi.

Sejak April 2020 hingga Juli 2020, Dewi mencatat, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk bansos tahap 1-4, termasuk di antaranya biaya pengiriman, kardus, dan ongkos kerja.

Jika dirincikan, lanjutnya, pada tahap 1 tersalur sebesar Rp 173 miliar dengan nilai paket bansos yang dibagikan sebesar Rp 149.500 per paket.

Lalu, pada tahap 2 naik sekitar Rp 325 miliar dengan nilai paket bansos Rp 275.000 per paket. Kemudian pada tahap 3 sebesar Rp 376.301.100.000 yang dibelanjakan untuk bansos berupa beras 25 kilogram (kg). Dan terakhir, pada tahap 4 sebesar Rp 345 miliar dengan nilai paket bansos Rp 275.000 per paket.

Baca juga:  Tiga Terdakwa Pungli Jenazah Korban Tsunami Selat Sunda Minta Dibebaskan

Mengutip Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 356 Tahun 2020, Dewi menyebut, warga penerima bansos sebanyak 1,1 juta Kepala Keluarga (KK), 1,3 juta KK lain berada di bawah Kementerian Sosial.

Jika digabung, maka total penerima bansos Covid-19 di DKI Jakarta sebanyak 2,4 juta KK.

Kesalahan Data 4 Persen

Integerasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Ibu Kota perlu dioptimalisasikan.

Meskipun sudah membaik tetapi saat ini batas kesalahan sinkronisasi data masih diambang 4 persen.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, integrasi data yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta sudah cukup baik.

Itu terbukti dengan semakin banyaknya penerima bantuan sosial dari Pemprov DKI kepada warga miskin dan rentan miskin.

“Perhatikan deh, setiap koreksi data-data bansos. Makin kesini makin banyak orang yang tidak komplain atas data yang bersangkutan. Sekarang persentasenya 4 persen. Kita harap jadi 0 persen,” ujar Mujiono, di Jakarta, kemarin.

Hal sama diungkapkan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

Baca juga:  Perkara Pungli KTP-El di Cirebon Segera ke Kejaksaan

Menurutnya, pemutakhiran data yang telah dilakukan Pemprov DKI sudah lebih baik. Ini hasil dari pelibatan akumulasi data yang dilaksanakan RT dan RW.

“Saya melihat di tahap-tahap berikutnya terjadi peningkatan perbaikan terkait dengan data, karena sudah mulai ada partisipasi yang lebih aktif dari RT RW dalam penginputan data warga yang tidak mampu,” ungkap William.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma memastikan, pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan peran integrasi data penduduk dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara komprehensif.

“Kalau mereka sudah terdata NIK-nya, selain DTKS kita juga akan integrasi dengan BPJS mereka. Jadi perlindungan sosial juga dapat, kependudukan dokumennya juga dapat,” terangnya.

Dhany menuturkan, pihaknya terus mengupayakan agar proses integrasi data dan informasi kependudukan akan tersaji kedalam sebuah aplikasi berbasis online yang dapat mudah diakses masyarakat secara real time hingga di tingkat RT dan RW.

“Kita sedang mengedepankan data warga, aplikasi data warga yang dapat diakses semua oleh RT dan RW. Kita fasilitasi RT dengan username. Kemudian mereka melakukan inputdata real informasi penduduk, dan akan kita coba padukan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), baik sistemde factomaupunde jureyang ada disitu,” paparnya. [MRA]

Sumber : rmco.id

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel