Berita

Kepsek Siantar Curhat Kerap Dipungli Oknum Disdik, Juliana: Saya Lengser Karena Gak Kasih Uang

Kepsek Siantar Curhat Kerap Dipungli Oknum Disdik, Juliana: Saya Lengser Karena Gak Kasih Uang
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR – Delapan dari sembilan kepala sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar yang melayangkan surat adanya pungutan liar yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar menjelaskan semua fakta di depan anggota Komisi II DPRS Kota Pematangsiantar.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (8/11/2019) sore, para kepala sekolah mengungkapkan kronologis kutipan yang dilakukan setiap jadwal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair.

Kutipan itu berlangsung sudah cukup lama.

Para kepala sekolah yang sudah paruh baya itu mengungkapkan bahwa ada organisasi kelompok kerja kepala sekolah (K3S) bentukan Dinas Pendidikan ya g bertugas mengutip uang.

Organisasi K3S ini juga tersebar di seluruh kecamatan atau sebanyak delapan kecamatan.

Para kepala sekolah harus menyetor dengan perkalian jumlah siswa. Setiap kepala sekolah harus menyetor Rp 7 ribu per siswa yang dimiliki di sekolah.

Juliana boru Pasaribu yang sudah menjadi kepala sekolah sejak tahun 2009. Ia mengungkapkan nominal pengutipan setiap tahun meningkat.

Katanya, padan tahun 2011, ia diminta untuk menyetor Rp 3 ribu per siswa. Sementara, jumlah muridnya ada sekitar 300 murid.

Tahun ini, ia harus membayar Rp 7 ribu per siswa. Jika dikalikan, ia harus membayar Rp 2,1 juta sebanyak empat kali setahun.

“Saya 2009 sudah Kepala Sekolah. Tahun 2011 suda pernah ada itu (kutipan) asal keluar Dana BOS. Asal keluar dana bos kami kasih. Empat kali setahun. Murid saya 300 kali 7 ribu,”ujarnya.

Juliana juga mengatakan uang itu diserahkan ke Bendahara K3S kecamatan.
Ia juga mengungkapkan pernah dicopot dari jabatan kepala sekolah karena dugaan tidak menyetor kewajiban itu. Namun, ia merasa itu sudah nasib.

“Empat tahun saya Kepsek dua tahun saya begitu. Harus ada yang dikasih pokoknya ke K3S. Saya lengser karena gak kasih uang. Saya dengar dari teman-teman,”katanya.

Tiersi Rajagukguk yang juga hadir dalam RDP itu mengatakan uang yang dikasih bukan bersumber dari Dana BOS. Melainkan dari kantung pribadi.

Ia mengatakan uang itu digunakan untuk mencetak SKHU untuk anak kelas VI yang sudah lulus. Ia berharap dengan pengungkapan ini dapat menunjukkan bahwa kepala sekolah banyak yang terzolimi.

“Bukan uang dana bos. Ini uang pribadi Kepsek. Tergantung jumlah anak murid harus menyetor. Untuk mencetak SKHU. Jangan lagi kami terzolimi itu saja,”ujarnya yang sebentar lagi akan pensiun.

Di hadapan anggota Komisi II DPRD, para kepala sekolah ini mengungkapkan nama-nama pengutip tiap kecamatan.

Satu per satu kepala sekolah menyebutkan nama yang bertugas mengutip.
Misalnya, Kecamatan Siantar Sitalasari dikutip oleh Ketua K3S Sariati Sinagaa dan Bendahara Lumban Sipahutar.

Siantar Barat dikutip oleh Ketua Junita Nainggolan dan Bendahara Marta Perangin-angin. Siantar Timur dimutip oleh Ketua Hotlen Manik dan Bendahara Yusni Debora Silalahi.

Siantar Marimbun dikutip oleh Ketua Laperi Simangunsong.

Sementara, Kabid Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jonsen Girsang yang juga hadir dalam RDP membantah adanya intruksi untuk melakukan pengutipan.

Namun, ia mengaku organisasi K3S memang bentukan Dinas Pendidikan.

“Itu tidak benar. Karena kami tidak pernah menganjurkan. Dibentuk Disdik tapi mereka memilih sendiri. Kita lihat nanti kebenarannya seperti apa,”katanya.

Anggota Komisi II DPRD Siantar Fery Sinamo mengatakan akan mengusut tuntas pungli di sekolah. Ia heran di era sekarang masih ada yang berani melakukan pungli.

“Kita heran sampai sekarang masih ada. Makanya kita usut itu. Jadi kita imbau hal-hal seperti itu jangan terjadi lagi,”katanya.

Fery Sinamo mengatakan akan melakukan rapat lagi dengan K3S, Dinas Pendidikan, dan Kepala sekolah. Fery mengatakan akan mencari siapa sebanrnya otak pelaku yang mengintruksikan pungli ini. Anggota Komisi II juga akan mencari tahu kemana aliran kutipan ini.

“Kita undang juga nanti K3S. Pungli ini hitungannya per siswa. Dan itu uang dari Kepsek. Untuk percetakan SKHU. Apakah tidak fdsiapkan negara itu. Kita rundingkan lagi untuk memanggil K3S. Kita belum lihat benang kusut ini. Apakah ini benar intruksi Dikjar. Akan kita telusuri,”pungkasnya.
(tmy/tribun-medan.com)

Sumber : medan.tribunnews.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel