Berita

Kemendagri Diminta Berantas Pungli Terhadap Tenaga Honorer

Kemendagri Diminta Berantas Pungli Terhadap Tenaga Honorer
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengaku masih menemukan pemerintah daerah (pemda) yang melakukan pungutan uang untuk memperpanjang masa kerja tenaga honorer. Untuk itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menindak tegas dan mengawasi kepala daerah yang melakukan pungutan liar (pungli) ini.

“Ini tugas dan kewenangan Kemendagri mengawasi para kepala daerah. Sampai sekarang mereka masih menerima tenaga honorer dan minta duit Pak, ini terjadi di Simalungun,” ungkap Junimart dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (18/1).

Anggota Fraksi dari PDIP itu mencontohkan, di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara sampai saat ini terdapat 1.210 tenaga honorer yang kontraknya sudah habis satu tahun. Setahunya, mereka bisa membayar uang untuk memperpanjang masa kerjanya.

Junimart menjelaskan, setiap tenaga honorer dikenakan biaya sebesar Rp2 juta per orang atau setiap setahun dengan catatan mempunyai orang dalam atau pejabat daerah. Sementara jika tidak mempunyai kenalan atau backing, akan dimintai sebesar Rp10 juta per orang.

Baca juga:  JANGAN LELAH, BOSAN, DAN BERHENTI CEGAH PUNGLI

“Ini lah yang membuat banyak tenaga honorer menuntut untuk diangkat jadi PNS, tenaga kontrak, dan segala macam. Jadi, tolong Pak Mendagri ini diawasi, boleh dicek ke sana,” imbuh Junimart.

Sejalan dengan itu, maka Junimart setuju dengan poin usulan Komisi II DPR RI terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasalnya, salah satu poin yang diusulkan adalah pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi ASN atau PNS.

Junirmart menilai RUU ASN itu perlu segera disahkan untuk bisa menghapus tren pungutan liar (pungli) yang ada di pemerintah daerah. Ke depannya, ia bersama Komisi II DPR akan segera membentuk panitia kerja (panja) RUU ASN ini.

“Nanti kita akan bahas di panja secara detail soal mekanisme segala macamnya dari RUU ASN ini,” tutur Anggota Dewan Daerah Pemilihan Sumatra Utara itu. (Gisesya Ranggawari)

Sumber : validnews.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel