Berita

JANGAN LELAH, BOSAN, DAN BERHENTI CEGAH PUNGLI

JANGAN LELAH, BOSAN, DAN BERHENTI CEGAH PUNGLI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA –Jangan pernah lelah, bosan dan berhenti mencegah pungutan liar (pungli) pada sentra-sentra pelayanan publik di kementerian, instansi, dan pemerintahan (provinsi, kabupaten, kota). Seruan ini disampaikan Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli), Irjen Pol Agung Makbul, di Jakarta, Senin (8/2).

Menurut Makbul, mencegah pungli harus dilakukan secara terus-menerus sehingga lama-lama Indonesia menjadi lebih baik. “Coba bayangkan kalau tidak kita cegah, pungli kian merajalela di kantor-kantor imigrasi, pelabuhan, kepolisian, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta di sentra-sentra pelayanan publik lainnya,” katanya.

Makbul mencontohkan seseorang yang akan membuat kartu tanda penduduk (KTP). Prosesnya dipersult dikondisikan bahwa blanko KTP belum tersedia, masih ada di Jakarta. Sampai orang tersebut harus membayar Rp 250 ribu, belum termasuk ongkos mengetik.

“Padahal kita tahu KTP itu gratis. Tidak ada itu ongkos mengetik, karena itu pekerjaan rutin petugas bersangkutan,” tuturnya.

Makbul menyebut pungli sebagai faktor korelatif kriminogen atau pembiakan dini segala bentuk potensi gangguang kerawanan. Bila dibiarkan dan tidak dicegah akan terjadi kerawanan pada sentra pelayanan itu.

Baca juga:  Menko Polhukam Perkenalkan 5 Tenaga Ahli Baru di Satgas Saber Pungli

“Semua aparatnya akan menjadi bermental ‘tempe’ dan menjadi busuk. Kalau kondisi ini terus dibiarkan akan menjadi ancaman nyata tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelasnya.

Karena itu, ia mengimbau semua pihak tetap bersemangat mencegah pungli. Ia menggarisbawahi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli masih berlaku efektif.

Ia tegaskan jajaran Satgas Saber Pungli di bawah kendali dan tanggung jawab Kemenko Polhukam mendukung penuh Presiden Jokowi dalam memberantas pungli. Sanksi hukummya sangat jelas bagi aparat pemerintah pelaku pungli dan orang yang teribat.

“Aparatnya akan dikenai surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Tapi, kalau masih terus melakukan tindakan pungli akan dikenai sanksi pidana. Ancaman hukuman bagi aparat pemerintah diatur di Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 423, sedangkan bagi orang yang terlibat pada Pasal 368,” pungkasnya.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel