Berita

JANGAN BERIKAN IMBALAN APARATUR PEMERINTAH DI SENTRA PELAYANAN PUBLIK

JANGAN BERIKAN IMBALAN APARATUR PEMERINTAH DI SENTRA PELAYANAN PUBLIK
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

BANJARMASIN – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)  mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan imbalan kepada aparat pemerintah di sentra-sentra pelayanan publik  pada kantor pemerintah provinsi, kota/kabupaten, lembaga, kementerian, dan instansi. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik pungli.

Hal itu dinyatakan Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Brigadir Jenderal Polisi Bambang Pristiwanto, pada rapat koordinaasi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, pekan lalu. Bambang diminta sebagai narasumber pada rapat koordinasi  itu.

Kebetulan pada saat yang sama Satgas Saber Pungli mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Sosialisasi ini diikuti para kepala dinas atau satuan kerja Pemerintah  Provinsi se Kalimantan Selatan.

Ditegaskan bahwa melayani masyarakat merupakan tugas aparatur negara di sentra-sentra pelayanan masyarakat. Praktik pungli terjadi karena ada niat dan kesempatan, jelasnya.

Menurut Bambang, pungli terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi imbalan (masyarakat) dan penerima (aparatur negara). Kalau satu di antara dua pihak itu menolak, maka tidak akan terjadi pungli.

Baca juga:  SATGAS SABER PUNGLI APRESIASI PERAN MAPI

“Karena itu, tingkatkan kesadaran masyarakat jangan memberikan imbalan. Aparat satuan kerja pemerintah bertugas melayani pengurusan berbagai perizinan dan surat dokumen,” katanya.

Bambang mengungkapkan  Apersi yang anggotanya ada di 32 provinsi merupakan mitra Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli di Indonesia. Ditambahkan bahwa selama ini sistem pengurusan dokumen dan izin untuk membangun perumahan terlampau birokratis dan lamban. Padahal Apersi membangun perumahan untuk permukiman masyarakat  golongan ekonomi menengah ke bawah.

Karena itulah, menurut Bambang, negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, terutama golongan masyarakat berkemampuan ekonomi menengah ke bawah. Diharapkan pengurusan dokumen dan perizinan pembangunam perumahan ke depan  dapat berlangsung cepat dan efisien tanpa pungli.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel