Berita

Hukuman Pungli Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB Disunat, Jaksa Kasasi

Hukuman Pungli Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB Disunat, Jaksa Kasasi
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

Mataram – Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi atas terdakwa pungutan liar (pungli) dana bantuan rekonstruksi masjid pascagempa Lombok, H Silmi. Terdakwa diringankan hukumannya di tingkat banding dari 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 8 bulan penjara.

Kepala Kejari Mataram Yusuf di Mataram mengatakan upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung (MA) tersebut diajukan setelah penuntut umum menerima salinan putusan bandingnya pada Senin (4/11//2019) lalu.

“Iya jadi setelah salinan putusannya ditelaah, penuntut umum menyatakan untuk ajukan kasasi,” katanya sebagaimana dilansir Antara, Rabu (6/11).

Dasar JPU mengajukan kasasi, menurut Yusuf, dilihat dari putusan bandingnya yang jauh lebih rendah dibanding putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, yakni 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Apalagi jika dilihat dari tuntutan jaksa sebelumnya yang meminta hakim menghukum mantan Kepala Subbagian (Kasubbag) Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB itu dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Jadi kalau kita lihat, pidana putusannya jauh lebih rendah, kurang dari dua pertiga tuntutan,” ujar dia.

Begitu juga dalam penerapan hukum pidananya. Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Mataram masih mengkloning dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram dalam penerapan hukumnya, yakni pidana Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal tersebut juga berbeda dengan tuntutan jaksa sebelumnya, yang meminta hakim menerapkan hukuman pidana Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menindaklanjuti kabar pengajuan ini, juru bicara Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi, ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan, membenarkan bahwa penuntut umum telah mengajukan kasasi untuk terdakwa H Silmi.

“Jadi pengajuan kasasinya sudah kita terima dari penuntut umum pada Senin (4/11) kemarin. Kita juga sudah meneruskan pengajuan kasasi ini ke terdakwa melalui penasihat hukumnya dan juga ke Mahkamah Agung,” ucap dia.
(asp/asp)

Sumber : detik.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel