Berita

GUBERNUR KALBAR: PUNGLI SEHARUSNYA TIDAK ADA LAGI

GUBERNUR KALBAR: PUNGLI SEHARUSNYA TIDAK ADA LAGI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

PONTIANAK –  Praktik pungutan liar (pungli)  seharusnya tidak ada lagi pada sentra-sentra pelayanan publik di kementerian, Instansi, lembaga, dan pemerintah (provinsi, kota, kabupaten). Hal ini disebabkan aparatur sipil negara (ASN) sudah mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang nilainya sudah cukup sesuai dengan beban, kondisi dan prestasi kerja.

Demikian ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji pada rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) di Pontianak, Kamis (11/3). Rapat diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan tim Satgas Saber Pungli yang dipimpin Sekretaris Satgas, Irjen Pol. Agung Mabul.

Menurut Gubernur, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sekarang sudah tidak lagi ada pembayaran dengan uang tunai. Berbagai pembayaran semuanya  ditransfer melalui bank.

“Jadi jangan lagi ada keinginan untuk melakukan pungli, karena akan mencoreng nama baik Pemerintah Daerah (Provinsi Kaluimantan Barat),” tuturnya.

Gubernur mengingatkan bahwa praktik pungli merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukan upaya nyata memberantas pungli secara tegas dan terpadu sehingga pelakunya jera.

Baca juga:  Paksa Beli LKS di Sekolah Masuk Pungli

“Tujuan kita saat ini memulihkan kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum untuk masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),” katanya.

Gubernur berharap keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli)  dapat mengubah sentra-sentra pelayanan publik yang semula kurang baik menjadi lebih baik. Sentra pelayanan publik tanpa pungli menjadi perwujudan  prinsip good governance (pemerintahan yang baik) dan clean governance (pemerintahan yang lebih bersih), jelasnya.

Gubernur juga berharap Satgas Saber Pungli ke depan dapat  besinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk meningkatkan jaminan mutu (quality assurance) pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  “Pelayanan pubik harus mudah, cepat, dan transparan,” tegas Gubernur.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tabahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah. TPP diberikan dengan memperhatikan kemampan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Baca juga:  Kepala Pasar Buah Pemalang Jadi Tersangka Pungli

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel