Berita

Feri Amsari: PERLU PENGHARGAAN BAGI APARAT BIROKRASI BEBAS PUNGLI

Feri Amsari: PERLU PENGHARGAAN BAGI APARAT BIROKRASI BEBAS PUNGLI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) perlu mengkaji penghargaan bagi aparat birokrasi yang mampu menciptakan birokrasi layanan publik yang bagus, cepat, tertib, dan bebas pungli. Pada saat yang sama perlu juga dikaji sanksi administasi yang relevan dan memberi efek jera aparat pelaku pungli di sentra-sentra layanan publik.

Hal itu dilontarkan anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Feri Amsari pada Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli di Jakarta, baru-baru ini. Ia tidak menampik anggapan bahwa pungli merupakan korupsi kecil-kecilan, namun menurut dia, pungli dibenci dan menjengkelkan publik.

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat itu megingatkan pelayanan publik umum semisal pembuatan KTP, SIM, dan paspor masih rawan pungli. Masyarakat jengkel melihat masih ada pungli di sentra-sentra pelayanan publik tersebut.

Menurut Feri, bila Satgas Saber Pungli dapat memberantas pungli di sentra layanan publik umum tersebut, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya. Orang akan merasa nyaman, sehingga Satgas Saber Pungli akan populer di masyarakat, jelasnya.

Baca juga:  Oknum Petugas Desa Cinangka Diduga Pungli Pengurusan KIP

Tentang hukuman bagi pelaku pungli, Feri berpendapat dalam berbagai kajian hukum, sanksi administrasi terbukti lebih efektif ketimbang pemidanaan. Menurut dia, Satgas Saber Pungli perlu mengkaji sanksi administrasi yang relevan dan dapat memberi efek jera pada aparat birokrasi pelaku pungli.

Adapun bagi orang yang memberikan uang atau sesuatu kepada aparat, menurut dia, perlu diberi sanksi sosial. Ada berbagai bentuk sanksi sosial yang dapat dikenakan, misalnya membersihkan sentra layanan publik selama satu, tiga, atau enam bulan di mana pungli terjadi.

“Bila perlu orang yang sedang menjalani sanksi sosial diharuskan mengenakan kostum bertuliskan ‘saya melayani publik karena melakukan pungli’. Orang dapat melihat langsung bagaimana sanksi itu dijalankan,” lanjut Feri.

Namun Feri mengingatkan penerapan sanksi administrasi harus dibarengi pemberian reward atau penghargaan. Aparat pada birokrasi layanan publik yang bagus, cepat, dan bebas pungli harus diberi penghargaan karena prestasinya.

Ia mencontohkan layanan pembuatan SIM dan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Polres atau polsek. Kalau pelayanannya bagus, cepat, tertib, dan bebas pungli, maka kapolres atau kapolseknya perlu diberi penghargaan kenaikan pangkat atau promosi jabatan.

Baca juga:  Masih Ada Punglli??? LAPORKAN KE POSKO SATGAS SABER PUNGLI

“Jangan hanya kalau ditemukan praktik pungli kapolres atau kapolseknya diberi sanksi. Dalam sistem merit, bukan hanya sansi saja yang dikenakan pada pelanggar. Sebaliknya aparat yang telah menciptakan layanan bebas pungli harus diberi penghargaan, sehingga mereka terpacu melayani publik lebih baik lagi dan merasakan penghargaan negara,” jelasnyai.

Menurut Feri, saat ini Satgas Saber Pungli masih perlu fokus mengawal penyaluran dana penanggulangan pandemi covid-19, karena belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir dalam waktu dekat. Ia juga berharap Satgas tetap memperhatikan tiga sentra pelayanan publik lainnya, yaitu layanan kesehatan, layanan umum, dan pendidikan. * (Tim Media Satgas Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel