Berita

Dugaan Pungli Sertifikat Masal, Kejaksaan Diminta Turun Tangan

Regional Peran Saber Pungli Dukung Zona Integritas Bebas Korupsi
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JOMBANG – Polemik program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau yang sering disebut sertifikat masal turut disorot pemerhati kebijakan publik. Selain mempertanyakaan kegunaan tarikan uang untuk pendampingan, mereka juga mendesak persoalan ini diambil alih aparat penegak hukum.

”Adanya tarikan Rp 175 ribu itu untuk apa? Itu di luar biaya resmi PTSL,” ujar Nur Rohman dari LSM Pos Paham, kemarin.

Padahal, lanjut Nurrohman untuk biaya program dari pemerintah pusat, satu petak tanah hanyak dibebankan biaya Rp 150 ribu. Sehingga, tidak ada alasan lagi melakukan tarikan di luar itu. ”Kalau ada tarikan di luar biaya resmi, itu ya bisa disebut juga pungli (pungutan liar),” bebernya.

Sehingga, persoalan ini harus diselesaikan pemerintah desa. Paling tidak, yang membawa uang itu segera mengembalikan ke masyarakat. Permasalahan ini juga harus segera ditelusuri uang ini masuk kemana dan digunakan untuk apa. Harus bisa dipertanggungjawabkan karena ini uang masyarakat.

”Ya itu harus dikembalikan, karena jumlahnya juga tidak sedikit. Bisa dibayangkan Rp 175 ribu dikalikan 1.300 petak bisa mencapai sekitar Rp 200 jutaan,” katanya.

Baca juga:  Penyidik Polres Berau Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Pungli Oknum ASN ke Kejaksaan

Dikatakannya, apabila memang tidak ada kejelasan, maka APH seperti kejaksaan dan kepolisian segera turun untuk melakukan penyelidikan. Apabila terbukti melanggar, harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada. ”Ya tentu APH bisa turun untuk menyelidiki hal ini, terlebih lagi di masyarakat juga sudah ramai,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, protes warga terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Mundusewu, Kecamatan Bareng terus menggelinding. Terungkap, ada sekitar 1.300 warga yang sudah keluar uang untuk program pemberkasan dengan dalih pra PTSL.

”Per petak tanah dikenakan Rp 175 ribu, kalau dikalikan sekitar 1.300 warga yang sudah membayar, berarti terkumpul uang mencapai Rp 200 juta lebih,” terang Anisah, Kepala Desa Mundusewu, kemarin. (*)
(jo/yan/mar/JPR)

Sumber : radarjombang.jawapost.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel