Berita

DETEKSI DAN IDENTIFIKASI PUNGLI DI BIDANG PELAYARAN DAN PERIKANAN TERUS DIGIATKAN

DETEKSI DAN IDENTIFIKASI PUNGLI DI BIDANG PELAYARAN DAN PERIKANAN TERUS DIGIATKAN
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

BANDUNG – Kelompok Kerja Intelijen Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) akan terus mendeteksi dan mengidentifikasi praktik pungutan liar pada sentra pelayanan publik di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Demikan dinyatakan Koordinator Kelompok Kerja Intelijen Satgas Saber Pungli, Edwin Nasrul Aris, di Bandung belum lama ini.

Pokja Intelijen juga akan memetakan modus operandi pungli  di pelabuhan. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Satgas Saber Pungli, kata Edwin pada kegiatan focus group discussion tentang “Upaya Cegah Dini Praktik Pungli di Bidang Pelayaran  dan Perikanan Guna Menjaga Wibawa Pemerintah di Mata Masyarakat”.

Lebih lanjut Edwin memaparkan sejumlah  kasus pungli pelayaran. Pada tahun 2016 di Pelabuhan Merak, Banten, lima pegawai Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terjerat operasi tangkap tangan pungli pengurusan sertifikat kapal dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Rp. 175 ribu menjadi Rp. 1,5 juta.

Sejak itu operasi terus dilakukan  dengan mengungkap pungli  di Pelabuhan Samarinda, Kaltim.  tahun 2017. Pungli diduga terjadi pada  Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat  Komura, dengan barang bukti uang tunai Rp. 6,1 miliar dan dokumen terkait, jelasnya.

Baca juga:  Video Sosialisasi : SaberMan beraksi kembali ! Budayakan Antri di setiap Kantor Pelayanan Publik

Tahun 2018  OTT membekuk oknum pegawai KSOP Kelas I Bitung. Operasi itu terkait dugaan  pungli perizinan dengan barang bukti sebesar Rp. 102,8 juta dan $US 720. Dua tahun kemudian, 2020  OTT menjerat sembilan orang pelaku pungli di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumbar. Orang-orang tersebut kedapatan melakukan pungli.

Berdasarkan hal itu, Kelompok Kerja Intelijen Satgas Saber Pungli akan mengkaji  regulasi terkait pelayaran dan  perikanan.  Selain itu juga dikaji bagaimana antisipasi lembaga-lembaga terkait bila terjadi tumpang tindih regulasi.

Kajian itu dimaksudkan untuk memetakan peluang terjadinya praktik pungli di pelabuhan-pelabuhan. Pemerintah bertekad memberantas pungli di pelabuhan-pelabuhan karena sangat merugikan perekenomian nasional.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel