Berita

CEGAH PUNGLI DENGAN SISTEM BIROKRASI ANDAL, TRASPARAN, DAN PROFESIONAL

Konsep Otomatis
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

BANJARMASIN – Sistem birokrasi dan apaturnya yang andal, trasparan, dan profesional merupakan satu di antara kunci untuk mencegah praktik pungutan liar atau pungli pada sentra-sentra pelayanan publik atau pelayanan masyarakat di kementerian, lembaga, pemerintahan (provinsi, kota, dan kabupaten).

Hal itu dinyatakan Kepala Seketariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Brigadir Jenderal Polisi Bambang Pristiwanto, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekan lalu.  Di samping itu, kepala daerah atau lembaga harus berkomitmen untuk melayani masyarakat, jelasnya  pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Disebutkan pula bahwa dalam upaya mencegah pungli, aparat pengawas internal pemerintah harus dapat membangun efek cegah yang efektif. Langkah ini harus diikuti penegakan hukum yang efektif dalam membangun efek jera, jelasnya.

Bambang juga menggarisbawahi peran  serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarat diharapkan dapat melaporkan ke aparat penegak hukum bila melihat praktik pungli di sentra-sentra pelayanan publik.

Hal yang tidak kalah penting, menurut Bambang, pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi mendidik masyarakat berpola hidup tanpa pungli. Dalam memberantas pungli Satgas Saber Pungli menjalankan fungsi itelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi, jeasnya.

Baca juga:  Satgas Saber Pungli Awasi Pembagian Bantuan Sosial

Diingatkan bahwa dalam perspektif tindak pidana korupsi bahwa pungli merupakan perbuatan  seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan terkait dengan pembayaran itu.

Pungli yang dilakukan bukan oleh pegawai negeri diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Sedangkan pungli yang dilakukan pegawai negeri atau aparatur negara dapat dipidanakan penjara paling lama enam tahun (Pasal 423 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), katanya mengingatkan.

Pada kesempatan tersebut juga disinggung bagaimana mengimplementasikan model kota tanpa pungli sebagai strategi memberantas pungli. Dibutuhkan lima hal pendukung,  meliputi ketersediaan sumber daya manusia berintegritas, operasional, sarana dan prasarana, anggaran, serta invasi dan kreasi, jelasnya.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel