Berita

Bu Kades Bojanegara Purbalingga Resmi Ditahan Kasus Pungli Syukuran Pelantikan Perangkat Desa

Bu Kades Bojanegara Purbalingga Resmi Ditahan Kasus Pungli Syukuran Pelantikan Perangkat Desa
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA – Pengungkapan kasus syukuran berbayar pada pelantikan di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara terus belanjut.

Atas kasus tersebut, Polres Purbalingga menetapkan Kepala Desa Bojanegara Sugiarti menjadi tersangka.

Saat ini Mapolres Purbalingga telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pungutan liar (pungli) proses pelantikan perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Bojanegara, kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga, Selasa (21/7/2020).

Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Meiyan Priyantoro, mengatakan bahwa berkas perkara kasus pungutan liar pelantikan perangkat desa Bojanegara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Oleh sebab itu, Mapolres Purbalingga melimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri PurbaIingga.

“Sebelumnya kami sudah tetapkan Kepala Desa Bojanegara sebagai tersangka kasus pungutan liar pelantikan perangkat desa. Setelah berkas dinyatakan lengkap, hari ini kami limpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri PurbaIingga untuk proses selanjutnya,”paparnya.

AKP Meiyan, mengatakan pungutan liar dilakukan tersangka yang merupakan pejabat Kepala Desa Bojanegara. Pungutan dilakukan dalam pelantikan perangkat desa.

“Hasil penyelidikan dan penyidikan, pelaku adalah satu orang dan merupakan inisiasi tersangka sendiri. Tersangka memungut uang dengan dalih untuk keperluan kebutuhan dan atau pembiayaan pelantikan karena tidak masuk dan tercatat dalam APBDes Tahun 2020,” jelasnya.

Baca juga:  Polantas Penerima Pungli Saat Larangan Mudik Terancam Dipecat

AKP Meiyan menuturkan ada tiga perangkat desa terlantik yang menjadi korban pungutan liar tersebut.

Masing-masing perangkat desa terpilih dimintai uang sebesar Rp. 26.700.000,-, dan total yang diterima tersangka sebesar Rp. 80.100.000.

Pungutan dilakukan rentang waktu Februari – Maret 2020.

“Dari jumlah total tersebut sebagian uang sudah digunakan dan sisanya masih disimpan tersangka. Sisa uang tersebut masih disimpan tersangka dan berhasil kami amankan,” jelasnya.

Menurut AKP Meiyan, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu kumpulan dokumen terkait kegiatan pengisian perangkat Desa Bojanegara tahun 2020, uang tunai Rp. 58.400.000,- tas dan amplop tempat menyimpan uang.

“Kami juga mengamankan sejumlah telepon genggam serta kumpulan kuitansi serta nota pembelian atau belanja,” jelasnya.

AKP Meiyan menjelaskan Tersangka dikenakan sangkaan pasal berlapis yakni primair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 1 ke 2 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 92 KUHP.

Pada pasal tersebut ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Baca juga:  Paparan Kementerian Perhubungan : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tidak hanya itu, tersangka juga dikenakam sangkaan subsidair Pasal 11 Jo Pasal 1 ke 2 Undang-undang RI. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 92 KUHP.

Ancaman hukuman yang dikenakan yaitu Pidana Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta.

“Kami berharap kasus ini bisa menjadi peringatan kepada para kepala desa di Kabupaten Purbalingga agar tidak melakukan hal serupa dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa hendaknya agar direncana dengan baik supaya kejadian ini tidak terjadi kembali,” pungkasnya.

Sementara itu Kasi Intel, Kejaksaan Negeri Purbalingga, Budi Santosa menuturkan Kejaksaan Negeri Purbalingga telah menerima tersangka dan barang bukti perkara tindak Pidana Korupsi atas Nama Sugiarti.

Modus yang dilakukan,kata Budi, tersangka selaku kades bojanegara meminta uang total Rp.81.100.000,- kepada 3 orang perangkat desa Bojanegara terpilih.

Apabila tidak memberikan maka para perangkat desa terpilih tidak akan bisa dilantik oleh tersangka.

Baca juga:  Dugaan Pungli Bantuan Korona, Kades Bukit Tinggi Lobar Ditahan Polisi

“Uang sebesar sekitar Rp.21.700.000 telah dipakai dan sisanya sebesar Rp.58.400.000 berada pada kekuasaan tersangka dan disita sebagai barang bukti,”jelasnya.

Ia menuturkan saat ini tersangka telah ditahan. Selanjutnya kejaksaan segera menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Diberhentikan Sementara

Disisi lain Asisten pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Imam Wahyudi mengatakan sesuai tahapan kades tersebut akan diberhentikan sementara. Hal ini bertujuan agar Kades itu fokus menghadapi perkara hukum yang sedang bergulir.

“Karena ada pemberhentian sementara maka akan ditunjuk Plh untuk mengantikan Kades tersebut, ” tutur dia.

Menurut dia, Plh akan ditunjuk oleh BPD atau Camat setempat. Biasanya pejabat yang akan mengisi kekosongan Kades Bojanegara berasal dari lingkungan Aparatur Sipil Negera (ASN) Kecamatan.

“Kalau tidak ada kami akan ambil lainnya mungkin Sekertaris Desanya, ” tutur dia.

Ia menuturkan perkara yang menjerat Sugiarti merupakan pelajaran bagi Para Kades. Dirinya menghimbau agar para Kades jika akan mengadakan kegiatan jangan dipaksakan diluar kemampuan desa.

“Diadakan sederhana saja sesuai kemampuan desa dan legal,” tukasnya.

Sumber : jateng.tribunnews.com

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel