Berita

Banyak Pungli dan Preman, Investor Geser Investasi ke Vietnam

Banyak Pungli dan Preman, Investor Geser Investasi ke Vietnam
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

Jakarta: Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistyaningsih menilai untuk menggeser investasi dari Vietnam dengan kemudahan perizinan berusaha saja tidak cukup. Ada aspek lain yang harus diperhatikan pemerintah, salah satunya mengenai keamanan.

“Di Indonesia masih banyak preman, masih banyak pungli (pungutan liar). Jadi jangan soal perizinan saja yang diutamakan,” ujarnya saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 10 September 2019.

Selain itu, biaya berinvestasi di Indonesia yang cenderung lebih mahal. “Itu jadi tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah, supaya bagaimana caranya supaya biaya investasi bisa diturunkan,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya kecewa lantaran peralihan modal dan manufaktur dari Tiongkok mengalir deras ke Vietnam. Jokowi menilai, hal itu karena kemudahan perizinan menjadi prioritas di negara tersebut.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal Tiongkok memutuskan keluar dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu, 23 di antaranya memilih berinvestasi di Vietnam. Sisanya, kabur ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Pemerintah segera menghapuskan ratusan perizinan berbelit demi menggaet investasi asing ke Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ratusan perizinan bermasalah itu akan dihapus dalam dua bulan ke depan. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan daftar perizinan di setiap kementerian dan lembaga.

Darmin menjelaskan selama ini pemerintah hanya mengurangi persyaratan-persyaratan perizinan sehingga hasilnya tidak memuaskan investor. Selain itu, rekomendasi teknis dari setiap kementerian/lembaga juga akan dihapuskan. Pasalnya, izin impor barang modal menjadi lama karena harus disertai rekomendasi.

“Ya ini kita harus kaji dan pangkas habis-habisan kalau dulu paket itu syaratnya disederhanakan,” ungkap dia.

Sementara itu, penghapusan perizinan yang berada di bawah undang-undang membutuhkan waktu setidaknya hingga akhir tahun. “Sampai akhir tahun harus selesai,” pungkas Darmin.

(AHL)

Sumber : medcom.id

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel