Berita

Awasi Suap, Pemerasan, Dan Konflik Kepentingan

Awasi Suap, Pemerasan, Dan Konflik Kepentingan
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

CIREBON- Unit Pemberatasan Pungutan Liar (UPP) harus terus-menerus mencermati terjadinya suap-menyuap, pemerasan, dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Instansi.

Hal itu ditegaskan Kepala Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersi Korupsi (Satgas Saber Pungli ), Brigjen Pol. Unggul Sedyantoro, di Kabupaten Cirebon, belum lama ini. Satgas Saber Pungli mengunjungi Cirebon ini untuk mengkoordinasikan dan memberikan supervisi tindak lanjut penanganan operasi tangkap tangan (OTT) pungli pembuatan KTP elektronik.

Operasi dilakukan UPP Jawa Barat didukung aparat UPP Kabupaten Cirebon, dan aparat Polresta Cirebon. OTT dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Cirebon, akhir Juni lalu. Lima orang pegawai Dinas Dukcapil ditangkap saat OTT, dua orang di antaranya telah dinyatakan sebagai tersangka.

Dalam supervisinya, Unggul meminta Polresta Cirebon mengembangkan lebih jauh penyidikannya. “Kasus ini jangan hanya berhenti sampai pada dua tersangka ini. Saya lihat masih dapat dikembangkan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan pengumpulan bukti untuk menjerat tersangka lainnya,” katanya di hadapan jajaran aparat Polresta Cirebon.

Baca juga:  Ganti Lurah yang Dipecat Karena Pungli, Risma Tunjuk Camat Lakarsantri Jadi Plt

Polisi menyita 62 keping KTP-el sudah jadi, sepuluh keping blangko KTP-el, dan sejumlah uang dalam OTT tersebut. Dalam kasus ini para pelaku mengutip pungutan liar memanfaatkan celah pembuatan KTP-el secara offline, bukan online.

Para pelaku dikenai Pasar 95 B juncto Pasal 79A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 95 B menyebutkan setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT (Unit Pelaksana Tugas) Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 75.000.000,- (tujuh pulh lima juta rupiah).

Adapun Pasal 79 A menegaskan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Mengutip amanat Pengendali/Penanggung Jawab Satgas Saber Pungli, Mahfud MD, Unggul menyatakan ada tujuh jenis pungli yang tergolong korupsi. “Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap-menyuap, ada yang memberi dan menerima. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, semisal menghilangkan barang bukti. Keempat, memeras. Kelima, berbuat curang. Keenam, konflik kepentingan. Ketujuh, menerima gratifikasi,” paparnya.

Baca juga:  Satgas Saber Pungli ; Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Kami Terus Bergerak Tanpa Mengenal Lelah

Unggul yang juga Sekretaris Deputi V Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, memberikan supervisi dalam penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ini ke kejaksaan. Satgas Saber Pungli memberikan apresiasi kinerja Polresta Cirebon dalam menindaklanjuti kasus ini.

Menurut dia, kasus pungli KTP-el tersebut menjadi peringatan bagi aparat di sentra-sentra pelayanan publik yang lain. Sentra-sentra pelayanan publik harus terbebas dari pungutan liar.

“Pelayanan publik aparat menjadi tidak tampak karena ada pungli. Yang tampak, aparat mempersulit publik dalam mengurus berbagai hal,” tuturnya.

Dia jelaskan, pungli dulu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal dampaknya luar biasa, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Daya saing Indonesia kalah jauh dari negara-negara lain, karena pungli.

Memberantas pungli, menurut dia, menjadi tantangan berat aparat birokrasi. Mental aparat birokrat harus berubah dari yang biasa dilayani menjadi melayani.

“Siapa sih yang enggak mau hidup nyaman, karena terus dilayani. Sekarang aparat harus melayani. Ini ibarat memotong tangan sendiri,” katanya lagi. * (Tim Media Satgas Saber Pungli)

Baca juga:  Polantas Penerima Pungli Saat Larangan Mudik Terancam Dipecat

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel