Berita

APARATUR NEGARA PERLU MEMAHAMI TUGAS POKOK DI BIDANGNYA

APARATUR NEGARA PERLU MEMAHAMI TUGAS POKOK DI BIDANGNYA
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

MANADO – Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto, berharap aparatur negara memahami tugas pokok masing-masing di bidangnya. “Agar kita semua dapat menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan akuntabel,” jelasnya.

Hal itu ditegaskan Kasatgas pada sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (10/6) lalu. Pada kesempatan itu Kasatgas memaparkan bagaimana membangun pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan kabupaten/kota bebas dari pungli.

Menurut Kasatgas, kabupaten/kota bebas dari pungli perlu diimplementasikan sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungli.

Agung menekankan sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat agar praktik pungli, terutama pada sentra-sentra pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota, dapat dicegah.

Baca juga:  Progam Saber Pungli, Polres Keerom dapat apresiasi dari Pemda dan Masyarakat

Diungkapkan bahwa praktik pungli sampai saat ini masih ada di sentra-sentra pelayanan masyarakat pemerintah daerah. Karena itu, Kasatgas sangat mengharapkan Unit Pemberantasan Pungli provinsi hingga kabupaten/kota lebih menggiatkan sosialisasi, intelijen, dan penegakan hukum.

Menurut Kasatgas, dalam mengimplementasikan kabupaten/kota bebas dari pungli setidaknya ada lima pendukung yang harus dipenuhi. Kelima pendukung itu adalah sumber daya manusia, operasional, sarana dan prasarana, penganggaran, inovasi dan kreasi.

Menurut Kasatgas saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo memprioritakan lima program, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Satgas Saber Pungli akan memilih kabupaten/Kota di Indonesia yang dinilai bebas dari pungli. Penilaian kabupaten/kota bebas dari pungli melibatkan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kabuaten/kota yang terpilih akan diumumkan pada akhir tahun 2021 ini.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel