Berita

APARAT PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT DIHARAPKAN BERSINERGI PERANGI PUNGLI

APARAT PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT DIHARAPKAN BERSINERGI PERANGI PUNGLI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

KUPANG – Program kabupaten/kota bebas dari pungutan liar atau pungli untuk memotivasi pemerintah kabupaten/kota memberantas pungli pada sentra-sentra pelayanan masyarakat . Hal ini dinyatakan Komisaris Besar Polisi Adhi Satya Perkasa dari Wakil Koordinator Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

Program ini dicetuskan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli sebagai inovasi dalam memberantas pungli. Melalui program itu diharapkan aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah, dan organisasi masyarakat lebih bersinergi dalam memberantas pungli. Program ini juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat memerangi pungli, kata Adhi pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Kupang, pekan lalu.

Setiap kabupaten/kota dapat mengusulkan ke Pemerintah Provinsi agar dipilih menjadi kabupaten/kota bebas dari pungli. Menurut Adhi, usulan juga dapat diajukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan berbagai pertimbangan atau penilaian (awal).

“Selanjutnya akan dicanangkan kabupaten/kota bebas dari pungli,” katanya. Pencanangan dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan perwakilan Unit Pemberantasan Pungli kabupaten/kota di wilayah tersebut, jelasnya.

Baca juga:  Mantan kades pelaku pungli Rp1,48 miliar di tahan Kejaksaan

Kabupaten/kota yang memenuhi kualifikasi penilaan awal akan diusulkan oleh Pemerintah Provinsi ke Satgas Saber Pungli untuk dinilai. Selanjutkan tim penilai nasional akan memberikan penilaian pada kabupaten/kota tersebut.

Tim penilai nasional terdiri dari anggota Satgas Saber Pungli, kementerian/lembaga terkait, dan organisasi kemasyarakatan pegiat antipungli. Tim ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Kabupaten/kota yang memenuhi kualifikasi penilaian akan ditetapkan sebagai kabupaten/kota bebas dari pungli dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,” papar Adhi.

Kabupaten/kota yang dinilai telah bebas dari pungli akan diumumkan Satgas Saber Pungli pada akhir tahun sekaligus diberikan penghargaan.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel