Berita

Aparat Penegak Hukum Diminta Proses Oknum Pelaku Pungli PKH di Sahkuda Bayu

Polisi Bidik Tersangka Pungli Pasar Kumbasari
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

SIMALUNGUN, metro24jam.com – Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagori Sahkuda Bayu meminta aparat penegak hukum memproses oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga miskin penerima bantuan sosial.

“Mensos RI Idrus Marham, yang saat ini tersandung kasus di KPK, sebelumnya mengajak keluarga penerima manfaat PKH, untuk berani melapor. Terutama jika mereka menemukan ada yang melakukan pungutan liar,” sebut salah seorang warga penerima PKH di Nagori Sahkuda Bayu.

“Dan satu hal lagi, katanya jangan mau terima kalau berasnya kurang dari 10 kilogram, itu kata Idrus waktu itu,” sambungnya.

Sumber tersebut juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo.

“Kalau ada orang yang mengkhianati hak-hak rakyat harus ditindak tegas. Kalau ada yang masih minta uang laporkan,” itu katanya, sembari mengulang ucapan Presiden Joko Widodo, saat ditemui di Nagori Sahkuda Bayu, Rabu (25/6/2019).

Sementara itu, Pangulu Sahkuda Bayu Suyatno yang ditemui terpisah, berjanji akan mengembalikan uang yang dikutip dari warga.

“Itukan hasil kesepakatan, kenapa sekarang baru diributkan,” kesalnya.

Suyatno kemudian menjelaskan, bahwa pihaknya memang meminta bantuan tenaga petugas PKH Nagori untuk mengumpulkan warga.

“Jadi wajar kita kasih. Kan ngak mungkin mereka mendatangi rumah warga tidak kita kasih minum dan makan,” sebut dia di hadapan Sekdes dan seorang Maujana Desa.

“Sudah pak Sekdes dari pada ribut-ribut, kumpulkan saja warga kembalikan uang itu, biar kita yang menanggung biaya pembagian Rastra itu, dan biaya transportasi. Lain kali, ada bantuan biar saja warga yang mengurus,” ketus Suyatno Sekdes Sahkuda Bayu.

Sembari memperlihatkan sejumlah karung berisi beras Rastra di ruangan kantornya, Suyatno kemudian mengomel.

“Itu siapa yang jaga? Belum diambil itu berasnya,” tanyanya lagi dengan nada kesal.Sementara itu, Melfi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kecamatan Gunung Malela, yang diketahui berdomisili di Pematang Siantar, jauh dari daerah tempatnya bertugas di Nagori Sahkuda Bayu, terkesan tertutup ketika ditanya identitas 4 petugas PKH yang disebut telah melakukan menerima ‘uang samping’ saat mereka bertugas.

“Kurang tau pula pendamping di Sahkuda Bayu. Kurang taulah pak kalo yang 4 yang mana,” jawabnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (25/6/2019).
Terpisah, Sekcam Gunung Malela Sudiono mengatakan, jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial rastra/bantuan pangan nontunai sebanyak 1328 orang, di kecamatan tersebut.

Dia juga mengaku belum mengetahuinya ada pungutan. “Kemarin, hari Jumat dibagi kartu PKH itu, dan yang saya ketahui belum jalan program itu, sebab pihak bank belum ada menunjuk atau kerjasama dengan ‘e-Waroeng,” katanya.

Menurut Sudiono, jika memang hal itu benar perlu juga dipertanyakan. “Apa di nagori lain seperti itu, ada kutipan petugas PKH?” tanyanya terheran-heran, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/6/2019).

Tokoh masyarakat Siantar Natsir Armaya Siregar ikut menanggapi pemberitaan sebelumnya.

Melalui akun Facebooknya, Natsir menulis, “Ini mental dan moral yang sudah rusak. Untuk jatah saudaranya yang tidak mampu, sanggup mereka masih ‘meminta’nya, yang seharusnya mereka lebih mempermudah, dan malahan harus memberikan uang transport lagi.”

“Dana Desa ada. Mereka yang ASN sudah digaji pemerintah. Dan aparat yang berwenang kalau memang mentalnya dan moralnya masih bagus, harusnya ‘menggaruk’ mereka ini.”

“Kok minta sama RTSM/PKH. Dana Desa kan sudah banyak,” katanya.

Sedangkan Kapolsek Bangun AKP Putra Jani Purba, belum bisa dikonfirmasi metro24jam.com terkait hal ini. (age)

Sumber : news.metro24jam.com

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel