Berita

AGUNG MAKBUL: TUJUH SENTRA LAYANAN PUBLIK RAWAN PUNGLI

AGUNG MAKBUL: TUJUH SENTRA LAYANAN PUBLIK RAWAN PUNGLI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah memetakan sentra pelayanan publik rawan pungli. Tujuh di antara sentra layanan publik rawan pungli, yaitu layanan pembuatan akte kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari kerja, menikah, surat keputusan jabatan, surat pensiun, serta surat kematian.

Pemetaan itu terungkap dalam paparan Seketaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Agung Makbul pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli. Sosialisasi diselenggarakan Satgas Saber Pungli bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta, Rabu (11/11)

Menurut Agung Makbul, secara teori pungli terjadi karena keserakahan, kesempatan/kewenangan, kebutuhan, dan pengungkapan atau exposures. “Manusia itu cenderung serakah, walaupun sudah mendapat gaji, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan. Meskipun semua itu nilainya cukup, tapi manusia itu tetap serakah,” kata Agung Makbul yang juga Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

Adapun penyebab aparat melakukan pungli karena ada niat dan kesempatan. Rumusnya ada niat, ada kesempatan, maka terjadilah tindak kriminal, jelasnya.

Baca juga:  Pungli dan Bikin Macet, 23 Orang Jukir Liar di Makassar Diciduk

Agung Makbul yang Jenderal polisi berbintang dua ini mengingatkan, para pelaku pungli dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Merujuk pada Pasal 368 KUHP pelaku pungli dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun, dan berdasarkan Pasal 423 KUHP pidana penjara 6 tahun, lanjutnya.

Pungli dalam Peraturan Presiden dikategorikan sebagai tindakan yang telah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Karena itu, pemberantasannya harus tegas, terpadu, efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera pada pelakunya,” tegasnya.

Agung mengingatkan kembali Pemerintah ingin aparat birokrasi dalam melayani publik bertindak cepat, efisien, dan efektf. Mengutip amanat Presiden Joko Widodo, bila birokrasi masih lambat dan berbelit-belit maka akan dipangkas dan pejabatnya dicopot, tambahnya. * (Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel