Berita

AGUNG MAKBUL: DIBUTUHKAN LIMA HAL UPAYA BERSAMA MENCEGAH PUNGLI

AGUNG MAKBUL: DIBUTUHKAN LIMA HAL UPAYA BERSAMA MENCEGAH PUNGLI
#SaberPungli #StopPungli #IndonesiaBersihPungli #BangSaber #SaberMan

CIREBON – Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Irjen Pol. Agung Makbul, menyatakan, dibutuhkan lima hal dalam upaya bersama mencegah pungli di sentra-sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, instansi, pemerintah (provinsi, kabupaten/kota).

Pertama, harus ada sistem birokrasi yang baik didukung aparatur yang andal, transparan, dan profesional. Kedua, komitmen kepala daerah atau lembaga untuk melayani masyarakat dengan baik.

“Ketiga, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dalam membangun efek jera. Keempat, penegakan hukum yang efektif dalam membangun efek jera. Kelima, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintah,” papar Makbul pada Focus Group Discussion di Hotel Prima, Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/2).

Diskusi tersebut bertema Menuju Kota/Kabupaten Cirebon sebagai Wilayah Bersih dari Pungli. Kegiatan ini diikuti sejumlah peserta di antaranya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Cirebon, UPP Kabupaten Cirebon, Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Cirebon, Dinas ATR/BPN Kabupaten Cirebon, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Cifrebon, DPMTSP Kabupaten Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Cirebon, Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Masyarakat Anti-Pungli Indonesia, sejumlah bank, pengembang, dan Forum Komunikasi Kuwu (Kepala Desa) Cirebon.

Baca juga:  Pastikan Tak Ada Pungli, Tim UPP Minta Kantor DPMPTSP Kepri Pasang Plang Informasi Biaya & Waktu

Makbul mengingatkan, aparat negara pelaku pungli dapat dipidanakan bila tindakan pungli itu di dalamnya terdapat unsur pidana. “Hukumannya pidana penjara selama-lamanya enam tahun menurut Pasal 423 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” jelasnya.

Dia tegaskan bahwa Satgas Saber Pungli telah diberi amanat memberantas pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Amanat ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Tentang kota tanpa pungli, menurut Makbul ada 3 indikator keberhasilannya. Pertama, tersedia sistem teknologi yang mendukung kebijakan model kota tanpa pungli. Kedua, terwujudnya kebijakan nasional tentang implementasi model kota tanpa pungli. Ketiga, terbangunnya mindset atau pola pikir aparatur negara dan masyarakat dengan prinsip zero pungli dengan tetap mengutamakan pelayanan prima, jelasnya.

Makbul juga mengajak aparat pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama dalam memberantas pungutan liar ini.

(Tim Media Saber Pungli)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel